Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir JK Sebut Seruan Aksi Demo Pelemparan Tikus Provokasi Tak Benar

Kompas.com - 05/09/2015, 10:57 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah, meyakini bahwa seruan untuk berdemonstrasi di depan kediaman dinas Jusuf Kalla adalah provokasi yang tidak benar.

Menurut Husain, seruan itu tidak masuk akal karena mengaitkan Kalla dengan pergantian Komjen Budi Waseso dari posisi Kabareskrim serta kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II yang sedang diselidiki Polri.

"Saya yakin informasi soal demo itu tidak benar, hanya broadcast yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya," kata Husain melalui pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (5/9/2015).

Pada Jumat (4/9/2015) kemarin, beredar pesan berantai dari kelompok masyarakat "Gerakan Siaga Lawan Koruptor" yang menyerukan aksi untuk berdemonstrasi di kediaman dinas Kalla, di wilayah Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (7/9/2015) pekan depan.

Berdasarkan pesan berantai itu, demonstrasi akan dilakukan dengan aksi pelemparan tikus lantaran Kalla dianggap mengintervensi penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil crane di PT Pelindo II yang sedang dilakukan Bareskrim Polri.

"Aksi ini kami lakukan sebagai bentuk Kekecewan kami melihat seorang Wakil Presiden yang terlibat dalam persekongkolan mafia pelabuhan," demikian pernyataan pesan berantai tersebut.

Husain menilai, pernyataan dalam pesan berantai itu mengandung fitnah dan unsur pencemaran nama baik. Ia mengatakan demikian karena meyakini Kalla berhubungan baik dengan Budi Waseso dan tidak mungkin mengintervensi pengusutan kasus dugaan korupsi.

Kalaupun Kalla sempat menghubungi Budi saat proses penggeledahan berlangsung di PT Pelindo II, kata Husain, hal itu dilakukan hanya untuk memastikan agar tidak ada kebijakan yang dipidanakan.

Sementara mengenai pergantian posisi Kabareskrim, Husain menganggap hal itu sebagai rotasi yang wajar terjadi dan terlalu jauh jika dikaitkan dengan intervensi Kalla.

"Pak JK sama sekali tidak membela siapa pun, kepentingan apa pun. Semata-mata hanya menguatkan instruksi Presiden Jokowi bahwa kebijakan jangan sampai dipidanakan agar tidak menimbulkan ketakutan berlebihan bagi pejabat publik lainnya," ungkap Husain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com