JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Presiden, Teten Masduki mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanganan bencana asap di wilayah Sumatera serta Kalimantan. Permintaan itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (4/9/2015).
"Pemerintah daerah bersama TNI, Polri dan masyarakat agar mengerahkan segala kemampuan untuk memadamkan api secepatnya, menjaga keselamatan dan kesehatan warga," kata Teten, mengutip arahan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas, Jumat petang.
Rapat terbatas juga dihadiri Panglima TNI, Menteri Dalam Negeri, Menteri ESDM, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Presiden meminta darurat bencana asap segera diatasi. Penegakan hukum juga diminta ditegakkan kepada oknum yang secara sengaja membakar hutan untuk membuka lahan.
"Land clearing yang mau gampangnya saja dengan pembakaran bila terbukti ada pelanggaran hukum harus dilakukan penegakan hukum yang terukur," kata Teten, mengutip Presiden.
Teten mengklaim bahwa titik kebakaran di wilayah tersebut telah berhasil dikurangi. Sepanjang Januari-September 2015 tercatat penurunan jumlah titik api sekitar 50 persen. Namun demikian, kata Teten, Jokowi tetap meminta kewaspadaan penuh mengingat kemarau masih panjang dan bencana asap akan mencapai puncaknya pada September hingga Oktober.
Dalam jangka pendek, pemerintah memanfaatkan model hujan buatan untuk mengoptimalkan pemadaman yang dilakukan dari darat. Saat ini pesawat untuk memadamkan telah dikerahkan di Riau (1 pesawat, 3 helikopter), Sumatera Selatan (1 pesawat, 2 helikopter), Kalimantan Barat (1 pesawat, 1 helikopter dan 1 Camov), Kalimantan Tengah (2 helikopter dan 1 unit MI-171), Kalimantan Selatan (1 unit Camov), dan Jambi (2 unit MI-8 serta Superpuma).
Presiden Jokowi juga menugaskan Panglima TNI untuk membantu mengerahkan tambahan pesawat TNI dan personelnya dalam memadamkan titik api. Kementerian/lembaga diminta berkonsentrasi dan mengerahkan program kerja pemerintah ke provinsi terdampak.
"Beberapa program pemerintah akan disesuaikan dengan kondisi daerah bencana asap," pungkas Teten.
Berikut video dampak kebakaran hutan: