Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Waseso dan "Kegaduhan-kegaduhannya"...

Kompas.com - 04/09/2015, 07:13 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kabar pencopotan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso akhirnya terjawab. Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Badrodin Haiti pada Kamis (3/9/2015) malam memastikan ada pergeseran posisi antara Budi dan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Anang Iskandar. Budi menjadi Kepala BNN, sementara Anang akan menggantikannya sebagai Kabareskrim. (Baca: Komjen Anang Iskandar Ditunjuk Jadi Kabareskrim)

"Sas-sus" soal pencopotan Budi berawal dari pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa (1/9/2015), yang menyebutkan akan ada pejabat yang dicopot karena sering membuat gaduh sehingga berdampak pada kondisi ekonomi. Meski tak menyebut siapa yang dimaksud, dugaan langsung mengarah pada sosok Budi Waseso. (Baca: Komjen Budi Waseso Digeser Jadi Kepala BNN)

Terlebih lagi, salah satu pejabat teras Istana, membenarkan akan ada pergantian pejabat pada posisi Kabareskrim.

Selama tujuh bulan menjabat Kabareskrim, langkah penegakan hukum yang dilakukan kepolisian beberapa kali mengundang pro dan kontra dan dianggap menimbulkan kegaduhan. Namun, benarkah Budi Waseso yang bikin gaduh?

Pengkhianat di Polri

Pada 19 Januari 2015, Budi Waseso yang masih berpangkat irjen dilantik menjadi Kepala Bareskrim menggantikan Komjen Suhardi Alius yang dimutasi ke Lemhanas. Budi mendapatkan kenaikan pangkat menjadi komjen pada hari yang sama. (Baca: Budi Waseso: Pengkhianat Itu Darahnya Halal)

Pergantian itu sempat diwarnai pernyataan kontroversial Budi. Beberapa jam sebelum dilantik, Budi mengatakan, tidak menutup kemungkinan ada pengkhianat di internal Bareskrim.

"Ya, bisa saja, kalau pengkhianat internal itu, nanti yang urus internal. Nanti kami bahas lagi," kata dia.

Meski tidak ada pejabat tinggi Polri yang bersedia menjelaskan, pernyataan Budi dianggap sindiran kepada Komjen Suhardi Alius yang disebut-sebut memberikan data soal kasus Komjen Budi Gunawan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dicap" kontra pemberantasan korupsi

Pada 23 Januari 2015, anak buah Budi, Kombes Daniel Bolly Tifaona dan Kombes Victor Edison Simanjuntak menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto atas tuduhan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu pada sidang Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2010.

Bambang ditangkap seusai mengantarkan anak bungsunya ke sekolah. Penangkapan Bambang adalah awal munculnya isu KPK versus Polri jilid III. Pihak Bambang melaporkan penangkapan itu ke Komnas HAM yang berujung pada pemeriksaan Budi.

Budi juga dianggap sebagai aktor yang ingin melemahkan KPK dengan menjerat satu per satu komisionernya. Selain Bambang, Polri juga menyidik Ketua KPK Abraham Samad dan salah satu penyidik KPK Novel Baswedan. Samad dituduh memalsukan dokumen dan kasusnya ditangani Polda Sulselbar. Sementara itu, kasus Samad di Bareskrim ialah penyalahgunaan wewenang lantaran dituduh bertemu dengan orang yang memiliki perkara.

Adapun kasus yang menjerat Novel merupakan kasus lama yang sempat mencuat tahun 2012. Ia dituduh menganiaya hingga mengakibatkan seorang tersangka meninggal dunia. Saat peristiwa terjadi, Novel menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polda Bengkulu.

Di bawah kepemimpinan Budi, Bareskrim juga menangani kasus yang menjerat aktivis antikorupsi, antara lain Denny Indrayana dan dua aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo serta Emerson Yuntho.

Budi Waseso vs Buya Syafii

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com