Klinik Modern DPR Masih Sebatas Wacana

"Ini konteksnya ada masukan dari teman-teman dimulai dengan rapat konsultasi fraksi, yaitu DPR akan dibawa menjadi parlemen yang modern," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Taufik mengakui, saat ini DPR sudah mempunyai klinik yang bisa digunakan untuk anggota Dewan, hingga tenaga ahli dan staf administrasi. Namun, menurut dia, fasilitas di klinik tersebut belum memadai.

"Fasilitasnya, katakanlah belum ada tabung oksigen, ternyata ada kawan-kawan kita membutuhkan tabung oksigen. Lalu kalau sekarang misalnya kapasitas memadai, tinggal nanti apakah menambah kapasitasnya," kata Politisi Partai Amanat Nasional ini.

Namun, Taufik menekankan bahwa niat pembangunan klinik modern ini tetap membutuhkan persetujuan dari pemerintah. Komitmen DPR, kata dia, tetap berpegang pada pertimbangan dari pemerintah.

"Kalau pemeritah tidak setuju, ya kita menghargai. Sebab hasil rapat pimpinan, kami tetap memperhatikan aspek situasi perekonomian yang sedang tidak bersahabat, itu poin pentingnya," kata Taufik.

Rencana pembangunan klinik ini tertuang dalam dokumen rencana strategis (renstra) DPR RI periode 2015-2020, yang dibahas dalam rapat paripurna, Selasa (1/9/2015). Dalam halalaman 51 dokumen tersebut, dijelaskan bahwa klinik yang modern dan memenuhi standar tertentu dibutuhkan untuk menunjang tugas kedewanan.

Klinik tersebut harus dapat mengakomodasi kebutuhan terhadap fasilitas medis, paramedis, dan administrasi secara optimal bagi anggota DPR RI beserta keluarga, pegawai Setjen DPR RI beserta keluarga, tenaga ahli, dan staf administrasi yang berjumlah 10.000 orang.

"Berdasarkan kebutuhan tersebut, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana serta tenaga medis dan paramedis, antara lain fasilitas Instalasi Gawat Darurat (IGD), rehabilitasi medis, radiodiagnostik, laboratorium, instalasi farmasi, dan dokter spesialis," demikian tertulis dalam dokumen tersebut.

Selain klinik, DPR sudah merencakanan pembangunan tujuh proyek lainnya, yakni ruang kerja anggota, alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR