Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menyusul Buruh, KAMMI Rencanakan Aksi Unjuk Rasa

Kompas.com - 01/09/2015, 14:15 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) berencana menggelar aksi unjuk rasa untuk merespons kondisi perekonomian terkini. KAMMI menilai, pemerintah perlu melakukan tindakan konkret yang berpihak kepada masyarakat sehingga negara keluar dari situasi perekonomian yang sulit.

"Ada hal yang harus kita sampaikan mengenai kondisi saat ini dan dunia kita sudah transparan. Kalau ketemu pejabat, bukan kongkaling kok, tetapi untuk mereka rasakaan kondisi di lapangan, di jalanan pun kita akan sampaikan hal yang sama. Tentu ada rencana demo," kata Ketua Umum KAMMI Andriyana, di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (1/9/2015).

Mengenai tuntutan yang akan disampaikan elemen mahasiswa dalam aksi unjuk rasa tersebut,  KAMMI akan melakukan konsolidasi di Bandung terlebih dahulu. Setelah itu, KAMMI akan menyampaikan sikap resmi organisasi terkait kondisi perekonomian terkini.

"Tergantung konsolidasi tanggal 4. Biasanya, pada 21 Mei itu ada seribuan (yang turun ke jalan), itu di Jakarta dan itu jg konsolidasi dengan BEM dan kawan kami, BEM di universitas. Tanggal 30 kemarin kita diskusi dengan kelompok Cipayung untuk sikapi kondisi ekonomoi kebangsaan kita," tutur dia.

Temui Wapres

Pada hari ini, KAMMI menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menyampaikan masukan terkait kondisi perekonomian nasional. Menurut Andriyana, KAMMI berharap adanya sikap tegas pemerintah dalam menghadapi situasi sulit ini sehingga tercipta ketengan di kalangan masyarakat.

"Kondisi-kondisi ini yang kalau dibiarkan juga akan timbulkan keresahan. Dengan kondisi rupiah sekarang yang mungkin terjadi adanya PHK (pemutusan hubungan kerja), kemudian daya beli menurun dan sebagainya," kata.

Salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan mempercepat penyerapan anggaran di daerah-daerah. Untuk mendukung upaya tersebut, kata Andriyana, diperlukan suatu terobosan hukum yang menjamin bahwa kebijakan/diskresi tidak selamanya bisa dipidana.

"Kemudian bagaimana mendorong penerimaan pajak agar sesuai target walau pun aggak mustahil. Ini yang mesti dilakukan kemudian ketika terjadi krisis, walau pun belum terjadi, langkah pemerintah bagaimana caranya, ada enggak jaringan pengamannya," tutur Andriyana.

Mengenai reshuffle atau perombakan kabinet yang belum lama dilakukan, KAMMI menunggu hasil kerja para menteri yang baru hingga akhir tahun.

Pada hari ini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com