Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Minta Calon Kepala Daerah Kampanye soal Pelemahan Ekonomi

Kompas.com - 30/08/2015, 09:31 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta calon kepala daerah yang diusung Demokrat turut menaruh perhatian terhadap kondisi perekonomian yang saat ini sedang sulit. SBY ingin agar calon kepala daerah saat berkampanye dapat menjelaskan, apa yang menjadi penyebab pelemahan ekonomi saat ini, serta solusi untuk mengatasinya.

"Rakyat akan senang jika anda memiliki kepedulian tinggi atas kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat, serta memiliki solusi dan langkah nyata," kata SBY saat memberikan pengarahan dalam penutupan rapat pleno pengurus pusat Partai Demokrat, di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Minggu (30/8/2015) malam.

Hadir dalam acara tersebut ratusan kader dari jajaran pengurus pusat, majelis tinggi, dewan pembina, dewan kehormatan, komisi pengawas, dan fraksi DPR RI Partai Demokrat.

Hadir pula calon kepala daerah yang diusung atau pun didukung Demokrat. SBY memprediksi, kondisi ekonomi yang tidak menentu akan terus berlangsung hingga pemungutan suara pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.

"Kita ketahui ekonomi yang tertekan berpengaruh ke kehidupan rakyat. Oleh karena itu, saudara harus ikut memikirkan dan berkontribusi dalam mengatasi gejolak ekonomi di daerah," ucap Presiden ke-6 RI ini.

Setelah terpilih nanti, SBY pun meminta calon kepala daerah untuk mengimplementasikan program-program ekonomi saat berkampanye.

SBY juga berpesan untuk mengembalikan program-program pro rakyat di kepemimpinannya yang saat ini sudah mulai ditinggalkan seperti bantuan langsung tunai.

"Jaga pertumbuhan ekonomi di daerah, lakukan stabilisasi harga, cegah phk, dan cegah meningkatnya angka kemiskinan," ucap SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com