Anggaran Panwaslu Tersendat Dikhawatirkan Lemahkan Pengawasan Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah mengatakan, anggaran bagi pengawas pemilu di beberapa daerah ternyata belum dicairkan sepenuhnya. Selain dapat mengurangi kinerja Panitia Pengawas Pemilu di tingkat daerah, minimnya anggaran yang diberikan berpotensi melemahkan kegiatan pengawasan pemilihan kepala daerah.

"Ada daerah yang memberi jauh sekali dari kebutuhan teman-teman (Panwaslu), sehingga mereka masih menggunakan uang pribadi mereka. Ada juga yang minta tolong provinsi untuk dibiayai, seperti di Tolitoli, baru Rp 250 juta yang dicarikan, dari jumlah total kebutuhannya yang saya kira sampai miliaran," ujar Nasrullah di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2015).

Salah satu daerah yang juga belum memberikan dana pengawasan adalah Kabupaten Malinau di Kalimantan Utara. Menurut Nasrullah, dalam nota perjanjian hibah daerah (NPHD), anggaran bagi Panwaslu di Malinau mancapai miliaran, namun hingga hari kedua kampanye pasangan calon kepala daerah, baru sebesar Rp 250 juta yang dicairkan.

Nasrullah mengatakan, lambatnya pencairan anggaran tersebut terkesan sebagai adanya upaya sistematis untuk melemahkan pengawasan terhadap peserta pilkada. Selain itu, Panwaslu dibuat seakan meminta-minta kepada pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran.

"Ada upaya agar Panwaslu harus bertemu orang yang mengeluarkan uang, belum lagi nanti ada tawaran deal-deal dulu. Saya bilang jangan mau, lebih baik tidak perlu pilkada, daripada harus ada deal-deal itu," kata Nasrullah.

Bawaslu meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengawasi daerah-daerah yang tidak serius dalam menyediakan anggaran bagi pengawas pemilu. Pasalnya, beberapa daerah beralasan bahwa pencairan masih menunggu penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Oktober 2015. Menurut Nasrullah, alasan tersebut tidak memberikan kepastian bagi pengawas pemilu.