Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Ideologi Ekstrem Rusak Perdamaian

Kompas.com - 28/08/2015, 13:44 WIB

SEOUL, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian di Seoul, Korea Selatan, mengatakan, ideologi ekstrem dapat merusak perdamaian di kawasan.

"Harmoni atau konflik dapat menjadi buruk jika terdapat ideologi ekstrem di kawasan itu," kata Wapres di Hotel Grand Intercontinental, Seoul, Jumat (28/8/2015) siang, seperti dikutip Antara.

Wapres mengatakan, konflik di sejumlah wilayah di dunia tidak dapat mudah diselesaikan karena beberapa upaya penyelesaiannya menggunakan kekerasan maupun senjata.

Terkait Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), Wapres mengatakan, gerakan itu hadir akibat kekosongan pemerintahan di sejumlah negara Timur Tengah sehingga kelompok radikal mencoba menguasai kepemimpinan.

"Apa yang terjadi, kenapa ISIS menghancurkan negara itu, ada alasannya. Masalah ekonomi, sosial dan sumber daya alam adalah satu hal yang biasa menjadi isu utama dalam konflik dunia," kata JK.

JK mengatakan, hal yang dibutuhkan adalah melakukan harmonisasi kepada sesama manusia dan negara untuk menghindari konflik bersenjata.

"Tanpa harmoni, suatu negara mudah dihancurkan, dan itulah yang memicu perang. Perang adalah akhir perdamaian, sama seperti perdamaian adalah akhir dari peperangan. Namun perdamaian tetap lebih baik dari perang," kata Wapres.

JK menegaskan, dengan terjadinya perang, masyarakat mengalami penderitaan khususnya perempuan dan anak-anak.

"Karena tanpa harmoni dapat menyebabkan peperangan sehingga dapat menyebabkan kemiskinan dan ketidakharmonisan. Saya harap kedamaian dan harmoni menjadi tujuan bersama," jelas Wapres.

JK mendapat undangan untuk menjadi pembicara utama dalam konferensi yang diselenggarakan oleh Federasi Perdamaian Universal pada 28 Agustus 2015. Dalam kunjungannya ke Seoul, Wapres juga melakukan pertemuan dengan sejumlah pengusaha asal "Negeri Ginseng" untuk mendorong investasi mereka di Indonesia.

Sejumlah perusahaan Korsel yang telah diterima oleh JK antara lain Posco, Hyosung, Hanwha, LSIS, Green Cross, Samsung Electronics, Kepco.

Selain itu, Wapres juga telah menemui Perdana Menteri Korsel Hwang Kyo-ahn dan menerima Menteri Perdagangan, Industri serta Energi Yoon Sang-jik membahas potensi investasi dan peningkatan kuota tenaga kerja Indonesia di "Negeri Ginseng".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com