Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Pimpinan KPK Ditanya soal Laporan Tak Bayar Pajak Mobil Mewah

Kompas.com - 26/08/2015, 09:43 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peserta seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, mengaku telah empat kali mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Dalam seleksi kali ini, ia juga membantah laporan masyarakat yang mengadukan dirinya tidak membayar pajak mobil milik.

Hal itu ia ungkapkan saat menjawab pertanyaan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel KPK) dalam proses wawancara tahap akhir di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (26/8/2015).

"Saya ini daftar (sudah) keempat (kalinya). Pertama masuk 10 besar, terus ada ribut-ribut, saya di-drop, Antasari Azhar masuk," kata Saut.

Di kesempatan kedua, Saut mengaku dirinya hanya lolos tes administrasi, tetapi kemudian namanya hilang dari daftar peserta yang lolos di tahap berikutnya. Pada seleksi ketiga, ia mengaku tidak lolos tes administrasi.

"Ini yang keempat dan masuk ke-19 besar," ujarnya.

Ia merasa termotivasi mendaftar sebagai calon pimpinan KPK karena ingin ikut andil dalam pemberantasan korupsi. Ia juga ingin mencontohkan kepada para mahasiswanya untuk tidak takut mencoba profesi yang mungkin berbahaya. "Jadi pimpinan KPK itu enggak gampang," kata dia.

Saut merupakan Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Ia juga mengajar ilmu kompetitif intelijen di Universitas Indonesia. Jika terpilih nanti, Saut ingin menyeimbangkan pencegahan dan penindakan korupsi yang dilakukan KPK. Ia juga berjanji bekerja secara kolektif dengan pimpinan lain di KPK.

Pansel KPK sempat mengklarifikasi perusahaan yang dimiliki oleh Saut, yakni PT Indonesia Cipta Investama, yang dilaporkan menjadi tempat pencucian uang. Saut membantahnya. Ia menyatakan bahwa perusahaan itu didirikan untuk memenuhi syarat saat dirinya ingin bergabung dengan komunitas peminat persaingan intelijen untuk mendapatkan modul sebagai bahan ajar mahasiswanya.

"Saya terkutuk dan mati hari ini juga kalau menggunakan (perusahaan) itu. Tidak lain untuk mengakses informasi," ucap Saut.

Selain itu, Pansel KPK juga meminta klarifikasi Saut mengenai kepemilikan mobil mewah Jeep Rubicon B 54 UTS dan ditengarai tidak membayar pajak. Saut kembali membantahnya dengan menunjukkan STNK mobil tersebut dengan keterangan telah membayar pajaknya.

"Kalau begitu, Bapak kayaknya banyak musuhnya karena banyak sekali laporan yang masuk," ucap Ketua Pansel KPK Destry Damayanti.

"Calon pimpinan KPK harus begitu, Bu, banyak yang tidak suka," seloroh Saut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com