Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Banggar: 7 Proyek DPR Butuh Anggaran Rp 2,7 Triliun

Kompas.com - 25/08/2015, 15:21 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan DPR dan Badan Anggaran DPR sudah bertemu dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Senin (24/8/2015) malam, untuk membahas rencana pembangunan tujuh proyek kompleks parlemen. Dari pertemuan itu, disepakati bahwa proyek tersebut akan dibiayai secara multiyears atau tahun jamak dengan nilai total anggaran Rp 2,7 triliun.

"Dari perencanaan yang ada, anggaran yang dibutuhkan hampir Rp 2,3 triliun atau Rp 2,7 triliun untuk multiyears sampai tahun 2018," kata Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Meski demikian, Supit mengatakan, hingga saat ini tujuh proyek DPR belum masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Alasannya, karena kajian teknis proyek ini belum disempurnakan. (baca: Fadli Zon: 7 Proyek DPR Kecil, Bukan Megaproyek)

"Kajian teknis dilakukan Kementerian PU, secara teknis itu belum selesai. Karena belum selesai tentu tidak bisa dinilai dari sisi apakah ini sudah memenuhi kriteria untuk dimasukkan dalam APBN," ucapnya.

Pada APBN tahun 2016, lanjut Supit, DPR rencananya akan meminta alokasi sebesar Rp 600 miliar - Rp 700 Miliar. Dana sebesar itu akan digunakan membangun gedung untuk ruang kerja anggota dan alun-alun demokrasi untuk masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasinya. (baca: Ekonomi Terpuruk, F-PAN Minta 7 Proyek DPR Tak Dipaksakan)

Pada tahun berikutnya, baru lah DPR mengajukan anggaran tambahan untuk membangun lima proyek lainnya.

Selain pembangunan ruang kerja anggota dan alun-alun demokrasi, lima proyek lainnya yang direncanakan DPR, yakni museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Sebelumnya, tujuh proyek itu disebut akan menghabiskan dana sebesar Rp 1,6 triliun. Angka tersebut muncul atas perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum. (Baca: Tujuh Proyek DPR Akan Habiskan Dana Rp 1,6 Triliun)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com