Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Banggar: 7 Proyek DPR Butuh Anggaran Rp 2,7 Triliun

Kompas.com - 25/08/2015, 15:21 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan DPR dan Badan Anggaran DPR sudah bertemu dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Senin (24/8/2015) malam, untuk membahas rencana pembangunan tujuh proyek kompleks parlemen. Dari pertemuan itu, disepakati bahwa proyek tersebut akan dibiayai secara multiyears atau tahun jamak dengan nilai total anggaran Rp 2,7 triliun.

"Dari perencanaan yang ada, anggaran yang dibutuhkan hampir Rp 2,3 triliun atau Rp 2,7 triliun untuk multiyears sampai tahun 2018," kata Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Meski demikian, Supit mengatakan, hingga saat ini tujuh proyek DPR belum masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Alasannya, karena kajian teknis proyek ini belum disempurnakan. (baca: Fadli Zon: 7 Proyek DPR Kecil, Bukan Megaproyek)

"Kajian teknis dilakukan Kementerian PU, secara teknis itu belum selesai. Karena belum selesai tentu tidak bisa dinilai dari sisi apakah ini sudah memenuhi kriteria untuk dimasukkan dalam APBN," ucapnya.

Pada APBN tahun 2016, lanjut Supit, DPR rencananya akan meminta alokasi sebesar Rp 600 miliar - Rp 700 Miliar. Dana sebesar itu akan digunakan membangun gedung untuk ruang kerja anggota dan alun-alun demokrasi untuk masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasinya. (baca: Ekonomi Terpuruk, F-PAN Minta 7 Proyek DPR Tak Dipaksakan)

Pada tahun berikutnya, baru lah DPR mengajukan anggaran tambahan untuk membangun lima proyek lainnya.

Selain pembangunan ruang kerja anggota dan alun-alun demokrasi, lima proyek lainnya yang direncanakan DPR, yakni museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Sebelumnya, tujuh proyek itu disebut akan menghabiskan dana sebesar Rp 1,6 triliun. Angka tersebut muncul atas perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum. (Baca: Tujuh Proyek DPR Akan Habiskan Dana Rp 1,6 Triliun)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com