TKA Tak Wajib Bisa Berbahasa Indonesia, Pemerintah Dianggap Langgar Trisakti

Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah ketenagakerjaan, Roberth Rouw, menilai, langkah yang akan diambil oleh Presiden Jokowi itu tidak sesuai dengan konsep Trisakti Bung Karno yang selama ini digadang-gadangnya.

"Terutama pada poin berkepribadian dalam budaya," kata Roberth saat dihubungi, Minggu (22/8/2015).

Bahkan, penghapusan syarat wajib berbahasa Indonesia bagi para tenaga kerja asing (TKA) itu terkesan merendahkan bangsa Indonesia sendiri. Karena itu, ia berharap pemerintah bisa merevisi kembali peraturan-peraturan yang justru merugikan bangsa Indonesia dari segala sisi, baik ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.

Roberth menjelaskan, saat ini masih banyak jutaan rakyat Indonesia yang membutuhkan pekerjaan yang layak. Bahkan, tak sedikit para pekerja di beberapa daerah di Indonesia saat ini terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal oleh perusahaannya karena kondisi perekonomian nasional sedang lesu.

"Pemerintah harus segera membatasi serbuan tenaga kerja asing dan harus memberikan kesempatan seluas-luasnya dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi rakyat Indonesia. Dengan begitu, konsep Trisakti Bung Karno yang selama ini digadang-gadang oleh Presiden Jokowi bisa terwujud di era pemerintahannya saat ini," ucap politisi Partai Gerindra ini.

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan, Permenaker Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing telah direvisi. Dengan begitu, tenaga kerja asing kini dapat bekerja di Indonesia tanpa harus memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.