Dinilai Belum Punya Tata Kelola yang Baik, DPR Disarankan Bentuk Tim Kajian

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Budget Center, Roy Salam, menilai DPR periode saat ini belum memiliki tata kelola yang baik, khususnya dalam memanfaatkan fasilitas infrastruktur di Gedung Parlemen Senayan. Ia menyarankan agar DPR membentuk tim kajian sebelum mengambil kebijakan untuk menggunakan anggaran besar guna meningkatkan fasilitas penunjang kerja.

"Kita membayangkan DPR mereformasi fungsi dan peran mereka, sehingga publik tidak merasa kecewa dalam rangka mendorong memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tapi dari praktik yang dilakukan, reformasi yang terjadi malah mengarah ke defisit anggaran," ujar Roy dalam konferensi pers di Sekretariat Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Jakarta, Jumat (21/8/2015).

Menurut Roy, tim peningkatan kinerja pernah dibentuk DPR pada periode 2004-2009. Saat itu, tim tersebut bertugas membuat kajian mengenai capaian tugas dan kinerja DPR. Beberapa hal yang dikaji meliputi capaian legislasi, akses publik dalam menyampaikan aspirasi, melakukan check and balances dalam soal anggaran, hingga mengenai fasilitas penunjang kinerja.

Roy menilai rencana anggota DPR soal pembangunan tujuh proyek infrastruktur di Kompleks Parlemen Senayan harus dicermati secara kritis. Menurut dia, fasilitas Gedung DPR saat ini masih cukup memadai untuk menunjang kinerja para anggota dewan.

"Untuk menambah satu fraksi saja ruangannya masih cukup, jadi mana argumentasi ruangan tidak cukup? Berarti belum ada audit ruangan yang dilakukan anggota DPR," kata Roy.

Ia mengatakan, tim kajian tersebut nantinya akan memberikan rekomendasi mengenai kebutuhan yang benar-benar diperlukan, termasuk mengenai fasilitas infrastruktur yang dapat menunjang kinerja anggota dewan. Selain dapat menghemat anggaran, hal tersebut juga dapat memberikan kepercayaan publik terhadap kinerja DPR.