Presiden PKS: Pidato Jokowi Normatif

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengkritik pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015). Sohibul menilai, pidato yang disampaikan Jokowi tidak sesuai dengan realitas yang ada.

"Sebetulnya, secara umum, pidato ini normatif kalau saya melihatnya," kata Sohibul seusai sidang tahunan DPR-DPD.

Sohibul mencontohkan pidato Jokowi yang menyebut bahwa pemerintah sudah melakukan konsolidasi demokrasi. Menurut dia, bagian pidato Jokowi tersebut perlu dipertanyakan. Sebab, ciri konsolidasi demokrasi adalah lembaga negara yang mengalami kematangan, sementara dia merasakan lembaga negara saat ini belum mengalami kematangan institusional.

"Sebuah institusi itu matang apabila menjalankan rule of the game. Apabila ada kasus aneh di lembaga, ini menunjukkan belum ada kematangan. Kalau lembaga belum matang, agak sulit bagi saya mengatakan sudah mengalami konsolidasi demokrasi," ucapnya.

Sohibul mencontohkan penegakan hukum di tiga lembaga, yakni KPK, Polri, dan kejaksaan, sejauh ini belum terkoordinasi dengan baik. Lembaga legislatif seperti DPR RI pun, menurut dia, masih belum matang secara institusi. (Baca: Fadli Zon: Pidato Jokowi Sebatas Retorika, Anggap Enteng, Sajikan Impian Kosong)

"Kan setiap lembaga punya aturan main dalam bentuk kode etik, seberapa jauh anggota DPR itu menjalani kode etik yang dibuatnya sendiri. Kalau masih ada pelanggaran, itu artinya lembaga belum matang. Kalau ditaati, lembaga itu sudah matang," ucap anggota Fraksi PKS ini.

Sohibul menyarankan agar pemerintah segera mematangkan konsolidasi demokrasi antara lembaga-lembaga eksekutif. Setelah itu terlaksana, lembaga legislatif dan yudikatif bisa mengikuti.