Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/08/2015, 09:56 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Saat pelantikan para menteri anggota Kabinet Kerja di Istana Negara, Senin 27 Oktober 2014 lalu, para pembantu Presiden tersebut diwajibkan mengenakan baju batik lengan panjang.

Bagaimana dengan pelantikan enam menteri baru yang akan digelar pada Rabu (12/8/2015) siang ini? Apakah para menteri tersebut akan kembali diwajibkan memakai baju batik?

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam perbincangan dengan Kompas pagi ini mengaku telah mengenakan baju batik untuk menghadiri acara pelantikan itu. "Kita diminta (pakai) baju batik," kata Kalla. (Baca: Jelang Pelantikan, Jokowi Larang Luhut ke Bandung)

Namun, keterangan berbeda diperoleh Kompas dari pihak protokoler Istana Kepresidenan. Menurut sumber tersebut, para menteri baru akan mengenakan pakaian sipil lengkap (PSL), yakni jas dan dasi. "Kalau pelantikan, ya PSL ya," ungkap sumber itu.

Dalam era pemerintahan sebelum Presiden Joko Widodo, pada saat pelantikan, para menteri memang biasa mengenakan pakaian sipil lengkap. Namun, Oktober lalu, Jokowi membuat tradisi baru dengan melantik para menterinya dalam balutan kain batik.

Keriuhan di Istana
Sementara itu, keriuhan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, semakin terasa. Sejumlah perwakilan dari televisi swasta nasional datang menemui staf protokoler kepresidenan untuk mengurus perizinan guna memasukkan mobil satellite news gathering (SNG) ke pekarangan Istana Jakarta.

Seperti pada acara pelantikan yang pernah ada, mobil-mobil itu akan digunakan untuk penayangan siaran langsung. Berdasarkan sumber Kompas, perizinan mobil SNG itu kini masih dalam penanganan aparat Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres)

Sejalan dengan itu, sejumlah pejabat di Sekretariat Negara juga sudah mendapat informasi tentang pelantikan menteri yang akan digelar antara pukul 13.00-14.00 WIB tersebut. (Baca: Inilah Enam Menteri Baru yang Akan Dilantik Presiden)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com