Amir Syamsuddin: Pasal Penghinaan Presiden Tak Dirancang untuk Menyenangkan SBY

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Amir Syamsuddin, mengaku sempat mengajukan pasal larangan penghinaan terhadap presiden dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Menurut dia, pasal ini dibuat berdasarkan diskusi yang panjang oleh sejumlah ahli hukum dan tata negara.

"Ini tidak dirancang khusus untuk menyenangkan SBY. Rancangan sudah berjalan dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya," kata Amir saat dihubungi, Kamis (6/8/2015).

Amir menjelaskan, ahli yang ikut membahas pasal ini adalah Muladi, Andi Hamzah, dan Indriyanto Senoadji. Pasal yang diusulkan itu, kata dia, berbeda dengan pasal penghinaan presiden yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. (Baca: Soal Pasal Penghinaan Presiden, Amir Minta Jokowi Tak Salahkan SBY)

Di pasal tersebut, menurut dia, ditambahkan kalimat agar seorang tak bisa dipidana ketika mengkritik presiden demi kepentingan publik.

"Saya kira kita melihat memang pasal ini ingin lindungi presiden sebagai simbol kepala pemerintahan agar tidak mendapat perlakuan yang tidak pantas," ucap Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat ini. (Baca: Fahri Hamzah: Penghinaan Jadi Hiburan bagi Pejabat Publik)

"Apa tidak wajar kita berikan satu perlindungan ke kepala negara? Kita lihatlah, era SBY yang mengkritik pakai kerbau segala macam. Tenang saja. Tidak perlu jadi heboh," ujarnya.

Pasal larangan penghinaan terhadap Presiden belakangan menjadi pro kontra setelah pemerintah Jokowi mengajukannya ke DPR melalui RUU KUHP.

Presiden Jokowi tetap berusaha mengajukan pasal penghinaan terhadap presiden dalam revisi Undang-Undang KUHP. Menurut dia, pengajuan pasal itu sebenarnya sudah dilakukan sejak pemerintahan sebelumnya dan dia hanya melanjutkannya saat ini. (Baca: Jokowi: Pasal Penghinaan Presiden Diajukan Pemerintah Sebelumnya)

"Itu juga pemerintah yang lalu usulkan itu dan ini dilanjutkan dimasukkan lagi," kata Jokowi di Istana Bogor, Rabu (5/8/2015).

Menurut Jokowi, yang diusulkan dalam revisi UU KUHP baru berbentuk rancangan sehingga dia heran mengapa pasal itu terlalu diributkan. Dia berpendapat bahwa kini "bola" berada di Dewan Perwakilan Rakyat, apakah meloloskan pasal itu atau tidak.

"Namanya juga rancangan, terserah di Dewan dong. Itu rancangan saja kok ramai," ucap dia.