Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peran Istri Dalam Pusaran Kasus Korupsi

Kompas.com - 02/08/2015, 11:10 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ada istilah, di balik suami yang hebat ada istri hebat yang mendukungnya. Sejumlah kasus yang ditangani Korupsi Pemberantasan Korupsi mengungkap peran seorang istri yang terseret perkara korupsi suaminya.

Beberapa waktu lalu, Pimpinan sementara KPK Johan Budi mengatakan, bahkan ada istri tersangka yang tidak mempertanyakan uang jumlah besar yang tiba-tiba didapatkan oleh suaminya yang merupakan pejabat negara.

Berdasarkan pengalaman selama di KPK, kata Johan, tidak ada istri yang melarang suaminya melakukan korupsi. "Yang tahu langsung melarang itu hanya ada di sinetron saja. Malah biasanya menerima dan mengucap alhamdullilah," ujar Johan.

Ada pun sejumlah istri yang bersama-sama melakukan korupsi dengan suaminya antara lain: 1) Nurlatifah (istri eks Bupati Karawang)
Nurlatifah terlibat dalam kasus pemerasan, penyuapan dan pencucian uang terkait pengurusan izin Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) PT Tatar Kertabumi di Kabupaten Karawang dan pencucian uang. Ia bersama suaminya, Ade Swara memeras PT Tatar Kertabumi sebesar Rp 5 miliar yang ingin meminta izin untuk pembangunan mal di Karawang. Uang itu akhirnya diberikan dalam bentuk dollar AS berjumlah 424.329 dollar AS. Selain itu, KPK menemukan indikasi bahwa Ade dan Nurlatifah mentransfer, menempatkan, membayarkan, atau mengubah bentuk harta yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi sehingga juga dikenakan pasal pencucian uang. Atas perbuatannya, Nurlatifah, divonis hukuman lima tahun penjara dengan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.

2) Masyito (istri eks Wali Kota Palembang Romi Herton)
Masyito memberikan uang kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar melalui orang dekat Akil, Muhtar Ependy sebesar Rp 14 miliar. Suap tersebut ditujukan untuk memenangkan gugatannya dalam sengketa Pilkada Palembang di Mahkamah Konstitusi tahun 2013. Masyitoh dan Romi juga memberikan keterangan palsu dalam sidang Akil. Dalam hal ini, Muhtar berperan mengarahkan keterangan Romi dan Masyito selaku saksi untuk mengaburkan fakta dalam persidangan. Muhtar menyuruh keduanya untuk mengaku tidak mengenal Muhtar dan tak pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Akil melalui Muhtar. Atas perbuatannya, hukuman Masyito diperberat menjadi lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan.

3) Suzanna (istri Bupati Empat Lawang, Budi Antoni Aljufri)
Masih di pusaran kasus Akil Mochtar, istri dari Budi Antoni, Suzanna terlibat dalam kasus korupsi demi memenangkan suaminya dalam sengketa Pilkada Empat Lawang di MK. Dalam kasus ini, Suzanna berperan sebagai perantara suap dari Budi kepada Akil. Budi melalui Suzanna menyerahkan uang Rp 10 miliar kepada Muhtar Ependy, orang dekat Akil. Budi melalui istrinya kembali menyerahkan uang 500.000 dollar AS kepada Muhtar. Selanjutnya Muhtar menyerahkan uang tunai sebesar Rp 5 miliar dan 500.000 dollar AS kepada Akil di rumah dinasnya. Sisa Rp 5 miliar disetorkan ke tabungan pribadi Muhtar atas persetujuan Akil. Tak hanya itu, Suzanna dan Budi juga diduga memberi keterangan palsu dalam sidang Akil di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

4) Evi Susanti (istri Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho)
Evi disebut-sebut berperan dominan dalam kasus dugaan suap kepada hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Kuasa hukum salah satu tersangka M Yagari Bhastara alias Gerry, Haeruddin Masarro mengatakan, Evi berperan dominan untuk menghubungi Gerry dan Otto Cornelis Kaligis.  Haeruddin juga menyebut Evi menyerahkan langsung sejumlah uang kepada Kaligis. Sementara itu, menurut kuasa hukum Gatot, Razman Arif Nasution, Evi memang kerap memberi fee kepada Kaligis, termasuk saat Pemprov Sumut bersengketa di PTUN Medan. Evi selaku istri Gatot tidak ingin kasus yang mencuat itu mengganggu kinerja Pemprov Sumut dan suaminya. Razman mengatakan, biaya operasional untuk pengacara diminta langsung oleh Kaligis. Besaran yang diminta Kaligis biasanya sekitar 3.000 dollar AS hingga 10.000 dollar AS. Dalam kasus ini, KPK juga telah menetapkan Kaligis sebagai tersangka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com