Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Cocok, Gerindra Akan Usung Kader Djan Faridz sebagai Calon Kepala Daerah

Kompas.com - 22/07/2015, 14:50 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, partainya siap menampung kader Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz yang terancam tak bisa mengikuti pemilihan kepala daerah serentak. Namun, Fadli menegaskan, calon tersebut harus sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh Gerindra.

"Kalau calonnya cocok, akan kita dukung," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7/2015).

Fadli mengatakan, pihaknya tidak bisa sembarang untuk mengusung calon kepala daerah. Mereka akan diseleksi melalui fit and proper test yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerindra. Mereka akan ditanya mengenai rekam jejak hingga visi misi saat akan memimpin daerahnya nanti.

Gerindra juga, lanjut Fadli, akan mengutamakan kader dari internal partainya terlebih dahulu. Jika memang tidak ada kader partainya yang dianggap mumpuni di suatu daerah, Gerindra akan mengusung calon dari partai lainnya.

"Kalau tidak ada kita cari dari yang lain," ucap Fadli.

Ketua DPP PPP hasil Muktamar Jakarta, Fernita Darwis sebelumnya mengatakan, jika PPP tak bisa ikut Pilkada, maka kader-kadernya yang akan maju pada pilkada serentak akan dititipkan kepada parpol Koalisi Merah Putih. Hal itu disampaikan Fernita di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2015).

"Kami akan 'menitipkan' kader-kader PPP yang punya kualitas dan kemampuan serta acceptable kepada KMP dalam rangka mengikuti Pilkada," kata Fernita. (baca: PPP Djan Faridz Akan Titipkan Calon Kepala Daerah ke KMP)

Hingga saat ini, masih terjadi sengketa kepengurusan di internal PPP. KPU sudah mengizinkan partai berkonflik untuk mengikuti pilkada, asalkan mengusung calon yang sama.

"Penitipan kader PPP itu, bila kesepakatan dengan Ketua Umum PPP Muktamar Surabaya, Romahurmuziy atau Romi tidak tercapai," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com