JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso merasa disudutkan dalam kerusuhan yang terjadi di Tolikara, Papua. Menurut dia, BIN sudah melakukan tugasnya dengan benar, tetapi tetap juga disalahkan.
"Jangan salah ya, orang itu memanfaatkan peristiwa ini untuk menyerang Pak Jokowi, menyerang pemerintahan, menyerang saya sebagai Kepala BIN, menyerang Kapolri itu sudah biasa," tukas Sutiyoso di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/7/2015).
Sutiyoso pun protes atas anggapan bahwa BIN "kecolongan" mendeteksi insiden di Tolikara. Menurut dia, BIN sudah menyampaikan informasi pada 11 Juli kepada aparat keamanan soal munculnya surat larangan shalat Id yang mengatasnamakan Gereja Injili di Indonesia (GIDI). (Baca: Mendagri: BIN Harusnya Mampu Antisipasi Insiden di Papua)
Polres Tolikara kemudian langsung melakukan rapat musyawarah pimpinan daerah (muspida) dengan melibatkan bupati hingga tokoh agama, termasuk Presiden GIDI. Saat itu, semua pihak setuju shalat Id tetap bisa dilaksanakan. Dari hasil deteksi BIN itu, kemudian aparat keamanan menurunkan petugas.
Namun, kerusuhan tetap terjadi saat shalat Id digelar hingga mengakibatkan terbakarnya kios. (baca: BIN Kecolongan Insiden di Tolikara? Sutiyoso Jawab dengan Nada Tinggi)
Menurut pihak GIDI, pembakaran kios tersebut sebagai reaksi adanya penembakan ketika para pemuda menyampaikan aspirasi agar shalat Id tidak dilakukan di lapangan terbuka dan menggunakan alat pengeras suara.
Alasannya, dapat mengganggu ribuan pemuda yang bersiap untuk melangsungkan seminar dan KKR, yang lokasinya tak jauh dari tempat shalat. Akibat penembakan itu, satu orang tewas dan 11 orang lainnya terkena peluru. Api yang membakar kios kemudian merembet hingga terbakarnya mushala. (Baca: Mushala dan 63 Kios yang Terbakar di Tolikara Akan Dibangun Kembali)
"Kalau nggak ada informasi dari kita dari mana dia dapat informasi begitu dari kita, dia jaga," imbuh Sutiyoso.
Mantan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu menegaskan bahwa BIN telah menjalankan tugasnya dengan baik. (baca: Kemendagri: Perda Aturan Ibadah di Tolikara Disetujui Bupati dan DPRD)
"BIN (dikatakan) lambat, BIN kan bukan eksekutor, tugasnya memberikan informasi. Ya, tahulah Anda waktu aku mau dilantik ada yang pro dan kontra," ujar dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.