Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutiyoso Merasa Diserang soal Insiden di Tolikara

Kompas.com - 22/07/2015, 13:33 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso merasa disudutkan dalam kerusuhan yang terjadi di Tolikara, Papua. Menurut dia, BIN sudah melakukan tugasnya dengan benar, tetapi tetap juga disalahkan.

"Jangan salah ya, orang itu memanfaatkan peristiwa ini untuk menyerang Pak Jokowi, menyerang pemerintahan, menyerang saya sebagai Kepala BIN, menyerang Kapolri itu sudah biasa," tukas Sutiyoso di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/7/2015).

Sutiyoso pun protes atas anggapan bahwa BIN "kecolongan" mendeteksi insiden di Tolikara. Menurut dia, BIN sudah menyampaikan informasi pada 11 Juli kepada aparat keamanan soal munculnya surat larangan shalat Id yang mengatasnamakan Gereja Injili di Indonesia (GIDI). (Baca: Mendagri: BIN Harusnya Mampu Antisipasi Insiden di Papua)

Polres Tolikara kemudian langsung melakukan rapat musyawarah pimpinan daerah (muspida) dengan melibatkan bupati hingga tokoh agama, termasuk Presiden GIDI. Saat itu, semua pihak setuju shalat Id tetap bisa dilaksanakan.  Dari hasil deteksi BIN itu, kemudian aparat keamanan menurunkan petugas.

Namun, kerusuhan tetap terjadi saat shalat Id digelar hingga mengakibatkan terbakarnya kios. (baca: BIN Kecolongan Insiden di Tolikara? Sutiyoso Jawab dengan Nada Tinggi)

Menurut pihak GIDI, pembakaran kios tersebut sebagai reaksi adanya penembakan ketika para pemuda menyampaikan aspirasi agar shalat Id tidak dilakukan di lapangan terbuka dan menggunakan alat pengeras suara.

Alasannya, dapat mengganggu ribuan pemuda yang bersiap untuk melangsungkan seminar dan KKR, yang lokasinya tak jauh dari tempat shalat. Akibat penembakan itu, satu orang tewas dan 11 orang lainnya terkena peluru. Api yang membakar kios kemudian merembet hingga terbakarnya mushala. (Baca: Mushala dan 63 Kios yang Terbakar di Tolikara Akan Dibangun Kembali)

"Kalau nggak ada informasi dari kita dari mana dia dapat informasi begitu dari kita, dia jaga," imbuh Sutiyoso.

Mantan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu menegaskan bahwa BIN telah menjalankan tugasnya dengan baik. (baca: Kemendagri: Perda Aturan Ibadah di Tolikara Disetujui Bupati dan DPRD)

"BIN (dikatakan) lambat, BIN kan bukan eksekutor, tugasnya memberikan informasi. Ya, tahulah Anda waktu aku mau dilantik ada yang pro dan kontra," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usia Pensiun Perwira Jadi 60 Tahun dalam Draf Revisi UU TNI , Puspen: Sudah lewat Analisis

Usia Pensiun Perwira Jadi 60 Tahun dalam Draf Revisi UU TNI , Puspen: Sudah lewat Analisis

Nasional
Kuota Haji Ditambah, Cak Imin: Gunakan dengan Sungguh-sungguh, agar Tak Timbulkan Kecemburuan

Kuota Haji Ditambah, Cak Imin: Gunakan dengan Sungguh-sungguh, agar Tak Timbulkan Kecemburuan

Nasional
Bantu Turunkan Risiko Stunting di Maluku Utara, Antam Luncurkan Program Antam G-Best

Bantu Turunkan Risiko Stunting di Maluku Utara, Antam Luncurkan Program Antam G-Best

Nasional
World Water Forum 2024 Hasilkan Deklarasi Menteri, Menteri Basuki Paparkan 3 Poin Utama

World Water Forum 2024 Hasilkan Deklarasi Menteri, Menteri Basuki Paparkan 3 Poin Utama

Nasional
DKPP Akan Panggil Sopir Ketua KPU soal Kasus Dugaan Asusila terhadap Anggota PPLN

DKPP Akan Panggil Sopir Ketua KPU soal Kasus Dugaan Asusila terhadap Anggota PPLN

Nasional
Menlu Desak Eropa Hentikan Konflik Palestina-Israel Lewat Solusi Dua Negara

Menlu Desak Eropa Hentikan Konflik Palestina-Israel Lewat Solusi Dua Negara

Nasional
Puspen Sebut Revisi UU Akan Sempurnakan TNI

Puspen Sebut Revisi UU Akan Sempurnakan TNI

Nasional
Jokowi Sebut Australia, Belanda, Jepang Dukung Indonesia Gabung OECD

Jokowi Sebut Australia, Belanda, Jepang Dukung Indonesia Gabung OECD

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Periksa Asisten Pribadi Sandra Dewi

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Periksa Asisten Pribadi Sandra Dewi

Nasional
PP Tapera, Potongan Penghasilan 3 Persen Berakhir Saat Pekerja Pensiun

PP Tapera, Potongan Penghasilan 3 Persen Berakhir Saat Pekerja Pensiun

Nasional
Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bangka Belitung, Aceh, dan Jateng

Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bangka Belitung, Aceh, dan Jateng

Nasional
Lewat Program Zakat Produktif Dompet Dhuafa, Kandang Maggotin Lampung Panen Ratusan Kg Lele

Lewat Program Zakat Produktif Dompet Dhuafa, Kandang Maggotin Lampung Panen Ratusan Kg Lele

Nasional
KPU Lantik Komisioner Terpilih di 10 Kabupaten/Kota Maluku Utara

KPU Lantik Komisioner Terpilih di 10 Kabupaten/Kota Maluku Utara

Nasional
KPK Sebut Hakim yang Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh Tidak Konsisten

KPK Sebut Hakim yang Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh Tidak Konsisten

Nasional
PP Tapera Diteken, Pendapatan Pegawai Negeri, Swasta, dan 'Freelance' Akan Dipotong 3 Persen

PP Tapera Diteken, Pendapatan Pegawai Negeri, Swasta, dan "Freelance" Akan Dipotong 3 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com