Sulit Beri Grasi ke Antasari, Menkumham Anggap UU Batasi Wewenang Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah hingga kini masih mengkaji kemungkinan pemberian grasi kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menuturkan, Presiden Joko Widodo saat ini dalam posisi sulit lantaran adanya pembatasan kewenangan dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2010 tentang grasi.

"Beliau lihat OK (akan diberikan grasi), tapi karena ada limitasi dalam undang-undang, itu menjadi persoalan," ujar Yasonna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2015).

Yasonna berpendapat, pemberian grasi terhadap seorang terpidana adalah hak prerogatif presiden. Hak tersebut bahkan dilindungi oleh Undang-undang Dasar 1945, perangkat aturan yang berada di atas undang-undang. (baca: Ini Pertimbangan Pemerintah Mengapa Antasari Layak Memperoleh Grasi)

Menurut dia, UU yang mengatur grasi telah membatasi hak prerogatif Presiden. Di dalam pasal 7 ayat 2 UU Grasi, permohonan grasi diajukan paling lama satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sementara perkara Antasari Azhar telah mendapat ketetapan dari Mahkamah Agung pada Februari 2012 lalu.

"Hak prerogatif itu dijamin oleh UUD 1945. Tapi tata caranya dibatasi, dengan membatasi itu, berarti itu limitasi kewenangan Presiden. Ini persoalannya begitu," ujar Yasonna.

Maka dari itu, Yasonna mengaku, saat ini sejumlah pakar tata negara termasuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshidiqie, diminta pendapatnya oleh Presiden Jokowi. (baca: Dalam 10 Hari ke Depan, Jokowi Jawab Permohonan Grasi Antasari Azhar)

Tim hukum dari Kementerian hukum dan HAM pun sedang menyusun kajian dari aspek konstitusionalitas hingga aspek yuridisnya.

Upaya pembelaan Antasari kandas setelah Majelis hakim MA yang dipimpin Ketua MA Arifin Tumpa memutuskan menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan Antasari pada Februari 2012 lalu. (baca: Antasari Azhar Ingin Bersihkan Namanya)

Dalam memori PK, Antasari sempat mengungkapkan adanya kejanggalan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan keputusan hakim.

Antasari, yang divonis bersalah dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen dan dihukum 18 tahun penjara, sempat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah upaya yang diajukannya kandas, Antasari akhirnya menempuh upaya hukum luar biasa melalui pengajuan grasi kepada Presiden Jokowi pada tahun 2015 ini.