Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Pulangkan WNI Korban Perdagangan Manusia dari Yunani

Kompas.com - 13/07/2015, 16:47 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pemerintah akan memulangkan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Yunani, khususnya mereka yang menjadi korban perdagangan manusia. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kemenlu masih melakukan pendataan WNI di Yunani.

Kendati demikian, Retno menyampaikan bahwa pemerintah belum akan memulangkan WNI yang bekerja di Yunani jika kontrak kerja mereka sesuai prosedur.

"Tergantung dari data yang kita peroleh, mereka sebagai korban trafficking atau tidak, dikirim oleh siapa, dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa serta merta ada berapa dan dipulangkan berapa. Kita harus lihat, kalau mereka bekerja dengan baik, dikirim dengan baik, dan kontrak kerja baik, kan tidak ada alasan mereka dipulangkan," kata Retno di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (13/7/2015).

Dalam hal ini, Retno menyampaikan bahwa pemerintah mengedepankan perlindungan terhadap WNI. Negara akan hadir bagi WNI yang berada di luar negeri. Sejauh ini, pemerintah menerima informasi banyaknya pengiriman WNI ke luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia yang tidak sesuai prosedur. Retno menyebut banyak WNI yang menjadi korban perdagangan manusia.

"Nah, terhadap kejadian seperti itu, dan apabila sudah ditemukan dan sebagainya, maka kewajiban kita untuk membantu WNI kita. Itu sudah satu prinsip dasar yang dilakukan di mana-mana, terutama apabila yang bersangkutan merupakan korban trafficking," tutur Retno.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sebelumnya menyatakan, ada ribuan WNI berada di Yunani. Krisis di "Negeri Para Dewa" tersebut mengakibatkan banyak WNI kehilangan mata pencahariannya.

Menurut Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhamad Iqbal, ada kurang lebih 700 WNI yang overstay atau izin tinggalnya kedaluwarsa di Yunani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com