Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Memangnya Komisi X Tahu soal Energi?"

Kompas.com - 09/07/2015, 08:57 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi VII Kurtubi mempertanyakan alasan pimpinan DPR mengalihkan mitra kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dari Komisi VII ke Komisi X. Menurut dia, keputusan tersebut kurang tepat.

"Menristek ini kan juga terkait masalah energi, masalah lingkungan, energi terbarukan. Perguruan tinggi dan lembaga-lembaga didorong untuk melakukan penelitian yang bermanfaat bagi sektor itu," kata Kurtubi, saat dihubungi, Rabu (8/7/2015).

Kurtubi mengatakan, hingga kini pihaknya belum mendapatkan informasi terkait pemindahan mitra kerja tersebut, baik dari pimpinan Komisi VII maupun pimpinan Fraksi Nasdem. Sementara dari salinan surat yang diterima para peliput di parlemen, surat itu telah ditandatangani oleh Ketua DPR Setya Novanto dan dilayangkan kepada masing-masing pimpinan fraksi pada 1 Juli 2015.

Kurtubi menyayangkan jika hal itu telah menjadi keputusan. Ia mengatakan, Komisi VII saat ini membutuhkan back up dari perguruan tinggi untuk melakukan kajian energi jangka panjang yang konvensional. Penelitian tersebut diperlukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil dan efisiensi energi.

"Konkretnya, kita berusaha mengurangi penggunaan energi fosil dan efesiensi energi. Nah, ini butuh penelitian teknis dan ekonomi," ujarnya.

Selain itu, ia khawatir, jika mitra kerja Kementerian Ristek dipindahkan ke Komisi X justru akan membebani komisi itu. Menurut dia, persoalan teknis energi merupakan persoalan rumit.

"Apa mereka mengerti soal energi? Pertanyaan besarnya, maaf ya, pimpinan komisinya mengerti. Bahkan mungkin anggota mengerti tidak? Struktur cost, teknisnya?" kata Kurtubi.

Selain Kementerian Ristek, Kementerian Pedesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga berpindah mitra kerja dari Komisi II ke Komisi V. Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bermitra dengan Komisi IV.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Nasional
Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Nasional
17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

Nasional
Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Nasional
Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Nasional
Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Nasional
PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Nasional
Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Nasional
PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

Nasional
Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Nasional
Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Nasional
Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Nasional
Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Nasional
KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

Nasional
Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com