MK Bolehkan Keluarga Petahana Maju Pilkada, Ini Permintaan KPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan aturan pembatasan calon kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun meresponnya dengan melakukan revisi aturan. Namun, KPU juga meminta agar potensi pelanggaran pemilu terus diawasi.

"Bagaimana keluarga petahana tidak diberi fasilitas lebih dan tidak boleh menggunakan fasilitas apa pun dari jabatan petahana itu sendiri," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik usai menghadiri rapat terbatas persiapan pilkada serentak di Istana Kepresidenan, Rabu (8/7/2015).

Husni mengungkapkan sudah ada beberapa hal yang dimintakan KPU dalam rapat itu untuk menutup potensi pelanggaran pemilu. Salah satunya soal netralitas pegawai negeri sipil.

Presiden Jokowi, kata Husni, sudah menjamin soal netralitas PNS itu dengan menginstruksikan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi untuk menerbitkan surat edaran untuk semua PNS di seluruh daerah.

"Kemudian, Bawaslu melakukan penguatan terhadap pengawasannya, agar fasilitas negara tidak dipakai untuk kepentingan kelompok tertentu. Jadi sudah ada langkah-langkah ke arah sana," ucap Husni.

Sementara bagi KPU, dibatalkannya pembatasan keluarga petahanan untuk maju menjadi calon kepala daerah, berimplikasi pada perubahan Peraturan KPU. Menurut Husni, KPU akan secepat mungkin merevisi aturan turunannya mengikuti putusan MK. Dia yakin perubahan PKPU itu akan selesai sebelum waktu pendaftaran pasangan calon kepala daerah dilakukan pada 26-28 Juli mendatang.

"Kalau KPU sudah biasa ngebut ya kan?" ujar Husni.

Aturan calon petahana

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Mahkamah menilai, aturan yang membatasi calon kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana telah melanggar konstitusi.

Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa idealnya suatu demokrasi adalah bagaimana melibatkan sebanyak mungkin rakyat untuk turut serta dalam proses politik. Meski pembatasan dibutuhkan demi menjamin pemegang jabatan publik memenuhi kapasitas dan kapabilitas, suatu pembatasan tidak boleh membatasi hak konstitusional warga negara.

Hakim menilai, Pasal 7 huruf r UU Pilkada mengandung muatan diskriminasi. Hal itu bahkan diakui oleh pembentuk undang-undang, di mana pasal tersebut memuat pembedaan perlakuan yang semata-mata didasarkan atas status kelahiran dan kekerabatan seorang calon kepala daerah dengan petahana.

Adapun, permohonan uji materi ini diajukan oleh seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Adnan Purichta Ichsan.