Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

WFP: 15 Persen dari 398 Kabupaten Masih Rawan Pangan

Kompas.com - 08/07/2015, 12:52 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sebanyak 15 persen dari 398 kabupaten di Indonesia dinilai rentan akan kerawanan pangan. Jumlah ini berkurang dibandingkan sepuluh tahun lalu yang mencapai 22 persen.

Angka kerawanan pangan di Indonesia itu berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan 2015 yang diluncurkan World Food Programme di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (8/7/2015).

"Saya merasa terhormat mendapatkan kesempatan bertemu Wakil Presiden Indonesia (Jusuf Kalla) untuk meluncurkan Food Security and Vulnerability Atlas (Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan). Ini berisi capaian pemerintah dalam ketahanan pangan dan juga mengenai tantangan ke depannya," kata Direktur Eksekutif The World Food Programme Ertharin Cousin.

Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan tersebut, sebagian besar kecamatan yang dikategorikan rawan pangan berada di Papua. Adapun Papua dianggap daerah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. (baca: Jokowi Minta Dibuka 10.000 Hektare Sawah di Merauke)

WFP juga menilai masih adanya masalah malnutrisi yang menghambat potensi masyarakat Indonesia. Anak-anak Indonesia di bawah lima tahun cenderung lebih kerdil dibandingkan anak usia lima tahun yang normal. Di lain pihak, jumlah orang dewasa yang kelebihan berat badan atau obesitas cenderung meningkat.

"Kondisi ini tidak berkembang sejak 2010," ucap Cousin.

Kendati demikian, menurut WFP, sejak Peta ini pertama kali diluncurkan pada 2005, tingkat kemiskinan di Indonesia berkurang. Kemajuan ini dengan meningkatnya akses masyarakat memperoleh makanan, fasilitas kesehatan, listrik, dan jalan yang mulai dibangun.

Ke depannya, WFP mengingatkan akan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan, di antaranya kesenjangan, infrastruktur, bencana alam, dan perubahan iklim.

Dalam kesempatan itu, Cousin juga menegaskan komitmen WFP dalam mendukung pemerintah RI mencapai ketahanan pangan dan mengatasi masalah nutrisi. WFP sudah membantu pemerintah RI sejak 2002.

"Ada beberapa program di Indonesia meliputi program di Timur Indonesia seperti NTT, ada memberi makan anak-anak sekolah, juga melibatkan program pemerintah mengatasi pangan, dan juga pengawasannya," tutur Cousin.

Ketahanan pangan dimaknai pemerintah RI sebagai kondisi saat semua orang, rumah tangga, mendapatkan makanan yang sesuai dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Kondisi ketahanan pangan juga digambarkan dengan makanan yang cukup, beragam, bernutrisi, terdistribusi dengan baik, terjangkau, dan tidak menimbulkan konflik antardaerah. Dengan demikian, masyarakat bisa hidup sehat, aktif, serta produktif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com