Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Yuddy Jamin Rekrutmen CPNS Bebas Suap

Kompas.com - 07/07/2015, 17:35 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menjamin perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2015 bebas dari praktik suap karena keterlibatan penuh dirinya dalam proses tersebut .

"Saya jamin tidak ada yang bisa 'menyogok' untuk menjadi CPNS. Semua kebutuhan rekrutan CPNS saya yang tanda tangani. Jadi mau 'nyogok' berapa ke saya?" ujar Yuddy kepada pewarta setelah membuka Rapat Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta, Selasa (7/7/2015), seperti dikutip Antara.

Selain itu, Yuddy melanjutkan, kemungkinan adanya perbuatan suap itu sangat kecil mengingat seluruh proses seleksi melibatkan panitia seleksi nasional (panselnas). Dalam susunan panitia itu, Yuddy bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti serta Badan Intelijen Negara bertindak sebagai tim pengarah.

Terlebih lagi, kata Guru Besar Universitas Nasional ini, seleksi CPNS tahun 2015 dalam prosesnya akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain karena adanya moratorium, sistem yang digunakan berbeda.

"Dahulu sistemnya, direkrut dulu semuanya lalu dioper-oper ke instansi atau posisi yang membutuhkan. Namun, saat ini harus disesuaikan instansinya, pemerintah daerah mana hingga kapan rekrutmen dimulai," tutur Yuddy.

Memang, menurut Yuddy, pihaknya membebaskan kapan daerah atau instansi ingin melakukan rekrutmen CPNS, dengan syarat mengajukan permintaan kepada Kemenpan-RB.

"Bulan ini juga boleh kalau ada yang mengajukan. Pihak yang membuat pengajuan adalah pejabat pembina kepegawaian masing-masing," tuturnya.

Pada seleksi CPNS 2015, kata Yuddy, pemerintah hanya akan menerima pegawai negara di bidang pendidikan, kesehatan dan penegak hukum karena peraturan moratorium yang akan diterapkan hingga tahun 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com