Kapolri Jamin Polisi Netral dalam Pilkada Serentak

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti menjamin kenetralan anggota Polri dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar Desember 2015.

"Pilkada kan bukan hanya kali ini. Pemilu juga sudah sering. Saya sudah menginstruksikan soal itu (netralitas), apa masih kurang?" kata Badrodin di Jakarta, Minggu (5/7/2015), seperti dikutip Antara.

Ia mengatakan bahwa bila pihaknya menemukan ada anggota Polri yang tidak netral, maka akan ditindak tegas karena hal itu berarti melanggar kode etik Polri.

"Sudah jelas ada ketentuannya dalam kode etik. Kalau ada yang melanggar kan pasti ditindak," ujarnya.

Badrodin juga menegaskan bahwa Polri siap mengamankan pelaksanaan pilkada serentak di tengah masih kurangnya anggaran dana pengamanan.

"Sementara saya berkesimpulan bahwa tidak ada penundaan. Kalaupun ada kekurangan anggaran (pengamanan), itu bukan alasan penundaan," ujarnya.

Pihaknya pun optimistis bahwa kekurangan anggaran Polri guna pengamanan pilkada bisa segera terpenuhi.

"Hasil pembahasan kemarin, saya sampaikan bahwa sampai saat ini masih dalam proses. Yang lalu kami laporkan kekurangan Rp 700 miliar, kemudian sekarang kurangnya jadi Rp 500 miliar," ujar Badrodin.

Ia menuturkan bahwa persetujuan tambahan anggaran pengamanan tersebut membutuhkan waktu. Pasalnya, besaran dana itu harus mendapat persetujuan dari pemda setempat, yakni kepala daerah dan DPRD setempat, yang hingga kini sebagian masih berproses.

"Ada yang memang belum diproses. Kan itu memerlukan persetujuan dengan DPRD, bukan hanya kepala daerah saja, karena ada yang belum diproses dengan DPRD-nya sehingga memerlukan waktu," katanya.

Saat ini anggaran pengamanan pilkada untuk Polri senilai Rp 1,07 triliun dan baru diperoleh sebesar Rp 500 miliar. Badrodin meyakini percepatan proses itu dapat diselesaikan dengan koordinasi yang baik antara Mendagri dan pemerintah daerah.