Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapuspen TNI: Kalau Sipil Bisa Bayar Naik Hercules, Laporkan Saja

Kompas.com - 04/07/2015, 15:05 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Fuad Basya menegaskan, selama ini tidak ditemukan ada masyarakat sipil yang membayar untuk menumpangi pesawat Hercules.

Menurut dia, tidak sembarangan orang bisa naik pesawat tersebut. Oleh karena itu, ia meminta pihak yang menemukan pelanggaran tersebut untuk melaporkannya ke pihak berwajib.

"Yang kita harapkan adalah bicara yang bisa dipertanggungjawabkan. Silakan dilaporkan gitu lho," ujar Fuad dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (4/7/2015).

Fuad mengatakan, boleh saja orang-orang menyebut adanya komersialisasi Hercules asal omongan itu dapat dipertanggungjawabkan.

"Seandainya kita temukan pun orang yang melaporkan itu ternyata nanti tidak benar, kita juga ambil langkah-langkah," kata Fuad.

Sebelumnya, Panglima Komando Operasi (Pangkoops) I Marsekal Muda Agus Dwi Putranto menyatakan akan menyelidiki dugaan adanya penumpang yang membayar untuk naik pesawat Hercules C-130.

Selain dari keluarga TNI, penumpang juga harus memiliki izin sehingga tidak bisa sembarang orang naik. "Semua yang ada dalam pesawat itu semua keluarga besar TNI. Keluarga besar itu bisa saja istrinya, orangtuanya, bisa anaknya, atau saudaranya," kata Agus.

Namun, jika dalam proses seperti itu tidak dijalankan, atau ada indikasi penumpang membayar, TNI AU akan bergerak.

"Kalau ternyata sersan X, ada terdata saudara dari sersan X, secara kedinasan, TNI Angkatan Udara membawa dia karena dia saudara sersan X. Kalau dia ternyata bayar, maka oknumnya itu yang akan dicari oleh KSAU sehingga nanti mendapat tindakan," ucap Agus.

Beberapa keluarga korban pesawat Hercules C-130 mengaku keluarganya membayar untuk menumpang pesawat Hercules. [Baca: Penumpang Sipil Mengaku Bayar Rp 800.000 untuk Naik Hercules]

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com