Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Polisi Dituntut Memiliki "Dua Wajah"

Kompas.com - 04/07/2015, 06:48 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menyadari bahwa kerap ada jarak antara Polri dan masyarakat. Menurut dia, hal tersebut karena kurangnya komunikasi yang baik dari Polri kepada masyarakat.

"Kalau polisi tidak mau komunikasi dengan masyarakat, ya tidak bisa. Nanti apa pun yang dilakukan polisi tidak ada dukungan," kata Badrodin, Jumat (3/7/2015) malam.

Hal tersebut disampaikannya saat silaturahim dengan sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan perwakilan dari kelompok masyarakat. Seorang tamu undangan pun menyelutuk. "Tapi, polisi galak-galak," kata dia.

Sontak ruangan tersebut dipenuhi tawa, tak terkecuali Badrodin. Mendengar ucapan tersebut, Badrodin mengatakan bahwa polisi dituntut memiliki dua wajah.

"Polisi wajahnya ada dua. Polisi harus ramah, berwajah senyum kalau melayani masyarakat. Tapi, polisi harus galak kalau polisi melakukan penegakan hukum," kata Badrodin.

Badrodin menyadari bahwa komunikasi yang dibangun Polri dengan masyarakat sangat terbatas. Jika masyarakat dihampiri polisi, terkesan orang tersebut telah melakukan pelanggaran hukum.

"Rasanya kalau mendekati masyarakat, ada tindakan hukum. Ini ke sini namu nangkep, ke sini mau razia," ujar dia.

Badrodin mengatakan, tugas yang dihadapi Polri ke depan cukup berat sehingga butuh dukungan penuh dari masyarakat. Salah satu bentuk dukungan itu, kata dia, yaitu tidak melakukan pelanggaran hukum.

"Senjata polisi tidak hanya pistol, gas air mata, tapi dukungan masyarakat," kata Badrodin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com