Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusril Daftarkan Kepengurusan PBB ke Kemenkumham

Kompas.com - 30/06/2015, 15:20 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra beserta sejumlah politisi PBB mendaftarkan kepengurusan baru dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga partainya ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa (30/6/2015). Kedatangan mereka diterima langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Tadi pertemuan dengan Pak Yasonna Laoly sebagai Menkumham dalam rangka pengesahan susunan pengurus DPP PBB dan pengesahan perubahan AD/ART PBB," ujar Yusril di Kantor Kemenkumham, Jakarta.

Yusril mengatakan, berkas susunan kepengurusan PBB telah diserahkan pekan lalu. Hari ini, pihaknya ingin melengkapi persyaratan sesuai undang-undang.

"Hari ini secara resmi kami menghadap beliau untuk menyerahkan surat permohonan yang sudah ditandatangan dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang," kata mantan Menteri Sekretaris Negara itu.

Yusril berharap, dalam waktu kurang dari sepekan, Kemenkumham dapat mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait kepengurusan PBB. Menurut dia, semestinya surat tersebut dapat dikeluarkan dalam waktu singkat karena tidak ada konflik di partainya.

"Karena memang tidak ada konflik di internal PBB maka kami harap dalam waktu seminggu ini kiranya susunan pengurus PBB sudah dapat dikeluarkan," kata mantan Menteri Kehakiman dan HAM itu.

Yusril terpilih menjadi ketua umum PBB. Selain itu, MS Kaban terpilih menjadi Dewan Syuro PBB dan Sekretaris Jenderal PBB dijabat Jurhum Lantong.

Berikut susunan kepengurusan inti PBB yang didaftarkan ke Kemenkumham:

Ketua Umum: Yusril Ihza Mahendra

Waketum/Ketua harian: Jamaluddin Karim

Waketum Bidang Organisasi: H.M Syarifien Maloko

Waketum Bidang Pengkaderan: Edy Wahyudin

Waketum Bidang Ekonomi dan Pembangunan: Mashululhaq

Sekjen: Jurhum Lantong 

Wasekjen Bid Pembinaan dan Pemberdayaan infrastruktur partai: Husni Jumat

Wasekjen Bidang Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan: Yurisman Star

Wasekjen Bidang Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri: Alexander David Pranata Boer

Wasekjen Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah: Hasfil Nazir

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com