Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPAI: Mayoritas Pelaku Kekerasan Anak adalah Orang Dekat

Kompas.com - 30/06/2015, 14:49 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Asrorun Ni'am Sholeh menyebut tren kekerasan terhadap anak meningkat secara kuantitatif sejak 2011. Menurut dia, mayoritas pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang dekat.

"Dari sisi skalanya, trennya memang meningkat. Mayoritas pelakunya memiliki relasi hubungan dekat baik pengasuh dalam keluarga ini cukup tinggi yang melibatkan orang terdekat," kata Asrorun di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Hari ini, KPAI mengikuti rapat dengan Wapres Jusuf Kalla serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise.

Asrorun menyampaikan, rata-rata kasus kekerasan anak berawal dari masalah perdata seperti perceraian orang tua. Perceraian ini bisa berujung pada perebutan hak asuh anak. Untuk itu, KPAI menilai perlu langkah progresif dengan memperkuat ketahanan keluarga sebagai upaya mencegah kekerasan terhadap anak.

KPAI sepakat dengan ide Wapres Jusuf Kalla yang menilai jam kerja pegawai perempuan perlu dikurangi. Dengan demikian, pegawai perempuan yang memiliki anak bisa lebih intens berkomunikasi dengan anaknya di rumah.

"Ide Wapres terkait peningkatan intensitas komunikasi orang tua dan anak salah satunya dengan pengurangan dan pengaturan jam kerja masih relevan dalam rangka kualitas penyelenggaraan perlindungan anak," tutur Asrorun.

Menurut dia, perempuan yang hidup di kota besar menghabiskan waktunya cukup banyak di jalan dan lingkungan kerja. Akibatnya, relasi pengasuhan dengan anaknya menjadi minim. Hal ini dinilai Asrorun berdampak pada longgarnya sendi-sendi ikatan kekeluargaan sehingga rawan terjadi malpraktek pengasuhan anak dalam lingkungan keluarga.

Selain itu, Asrorun menyampaikan bahwa Wapres mengingatkan pentingnya peran serta masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak. "Disampaikan juga Pak Wapres ingatkan betapa pentingnya partsipasi masyarakat karena perlindungan anak tidak hanya tanggung jawab pemerintah," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com