Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernyataan Tjahjo Dianggap Upaya PDI-P Tekan Jokowi untuk "Reshuffle" Kabinet

Kompas.com - 29/06/2015, 21:30 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo diminta tidak terpengaruh dengan desas-desus hingga tekanan politik terkait perombakan kabinet. Hal itu disampaikan pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti, kepada Kompas.com, Senin (29/6/2015).

Ia menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri yang juga kader PDI-P, Tjahjo Kumolo, bahwa ada menteri di kabinet kerja yang menjelek-jelekkan Jokowi. Menurut Ikrar, dengan menyebarkan berita tersebut, PDI-P sedang mencoba menekan Presiden agar melakukan reshuffle terhadap menteri tertentu.

"Presiden tidak boleh terpengaruh," ujar Ikrar.

Ia menekankan, Jokowi harus tetap berpegang pada hasil kinerja setiap menteri.

"Dasar dari reshuffle itu adalah kinerja, bukan isu politik yang disebarkan dan di-blow up begitu besar. Penyebaran isu itu hanya bagian dari intrik," kata Ikrar.

Terlebih lagi, lanjut Ikrar, hak untuk mencopot dan mengangkat menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Jika kinerja pemerintahan dan kabinet memburuk, maka presiden yang paling bertanggung jawab. Sebaliknya, jika kinerja pemerintahan positif, maka presiden yang paling layak mendapatkan apresiasi.

"Biarlah Presiden menilai sendiri. Pasti Presiden sudah ada-lah laporan (mengenai) menteri yang negatif dan positif," katanya.

Mengecilkan Jokowi

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri yang juga politisi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengungkapkan, ada menteri yang mengecilkan Presiden dan tidak berterima kasih telah diberikan jabatan.

"(Ada) orang yang suka mengecilkan Presidennya dari belakang layar, tidak berterima kasih sudah diberi jabatan sebagai pembantu raja (Presiden)," kata Tjahjo, melalui pesan singkat, seperti dikutip Antara, Minggu (28/6/2015) malam.

Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengaku mengetahui sosok menteri yang kerap menjelek-jelekkan Presiden. Namun, dia enggan mengungkapkan identitas menteri tersebut.

"Baru satu yang aku dengar. Bukan dari PDI-P, bukan dari partai-partai pendukung. Latar belakangnya profesional independen, tetapi sebenarnya bukan juga. Sektor di bawah koordinasi perekonomian. Perempuan," kata Masinton saat dihubungi, Senin.

Masinton mengatakan, menteri tersebut meragukan kepemimpinan dan kebijakan Jokowi. Masinton menduga, menteri itu takut dicopot oleh Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com