Inikah Siasat Mengganggu Pilkada?

Lihat Foto

Ketua KPU Husni Kamil Manik (kanan) menunjukkan undangan dari DPR kepada Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman saat rapat dengar pendapat di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (22/6/2015). Pada awal rapat KPU mempertanyakan ketidaksesuasian agenda yang diterima KPU dengan yang diinginkan DPR untuk dibahas. DPR mempertanyakan temuan BPK atas dugaan kerugian negara sebesar Rp 334 miliar dalam hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan anggaran pada pemilu tahun 2013 dan 2014. KPU merasa undangan untuk membahas Peraturan KPU tentang Pilkada.(KOMPAS/HERU SRI KUMORO)

Oleh: Anita Yossihara dan A Ponco Anggoro

JAKARTA, KOMPAS - Beberapa anggota Komisi II DPR langsung menginterupsi begitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik menunjukkan surat undangan yang diterima dari Sekretariat Jenderal DPR dalam rapat dengar pendapat Komisi II dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu, Senin (22/6/2015) pagi. Menurut Husni, undangan itu membahas agenda tunggal, yakni evaluasi pelaksanaan Peraturan KPU atau PKPU.

Pernyataan Husni memang mengejutkan, termasuk tamu dan wartawan yang hadir memenuhi ruang balkon Komisi II. Sebab, sejak akhir pekan lalu tersebar informasi bahwa pada Senin Komisi II akan menggelar rapat meminta penjelasan KPU mengenai laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan anggaran pemilu tahun 2013-2014.

Pada awal rapat, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman sudah mengungkapkan agenda rapat adalah meminta penjelasan KPU terkait LHP BPK atas anggaran pemilu tahun 2013- 2014. Dalam LHP BPK itu diketahui, terdapat indikasi ketidakpatuhan terhadap UU dalam pengelolaan anggaran sebesar Rp 334 miliar. Dari total temuan itu, didapat indikasi kerugian negara Rp 13,7 miliar.

Politikus Partai Golkar itu pun menegaskan, tidak ada motif apa pun di balik permintaan penjelasan. "Tidak ada unsur dendam, tidak ada unsur apa- apa. Kami juga bukan ingin melemahkan KPU," katanya.

Pernyataan Husni soal undangan formal yang diterima menimbulkan perdebatan di antara anggota Komisi II. Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Nasdem, Lutfi A Mutty, mengatakan, dirinya juga menerima undangan dari Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR bahwa agenda rapat dengan KPU dan Bawaslu adalah membahas pelaksanaan PKPU dan Peraturan Bawaslu.

Setelah lebih dari setengah jam berdebat, Komisi II dan KPU akhirnya bersepakat, rapat digelar untuk mendengarkan penjelasan KPU soal tindak lanjut temuan BPK.

Menekan KPU

Meski akhirnya KPU menjelaskan tindak lanjut LHP BPK, pembahasan LHP BPK di Komisi II tetap menimbulkan pertanyaan. Salinan LHP BPK atas pelaksanaan anggaran Pemilu 2013-2014 sudah beredar di kalangan wartawan pada 11 Juni lalu. Pemberitaan tentang hasil audit anggaran pemilu mulai ramai dibahas di berbagai media massa sejak pertengahan pekan lalu. Berita di sejumlah media disebut-sebut oleh Rambe sebagai pertimbangan Komisi II menggelar rapat membahas temuan BPK.