Pemerintah Siap Cairkan Uang Ganti Rugi Waduk Jatigede 26 Juni

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah menyetujui biaya ganti rugi bagi warga di sekitar lokasi pendirian Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, dalam rapat terbatas, Kamis (18/6/2015) siang. Dana sudah siap dan akan segera dicairkan pada 26 Juni.

"Jadi akan dibayarkan mulai tanggal 26 Juni, sudah mulai dibayar. Uangnya sudah ada," kata Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil seusai rapat.

Hadir dalam rapat itu Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, Menteri Agraria Fery Mursidan Baldan, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, serta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Sofyan mengatakan, dana talangan sebesar Rp 120 juta per kepala keluarga diberikan kepada warga yang memiliki hak untuk relokasi. Jumlahnya mencapai 4.514 KK.

Selain ganti rugi, pemerintah juga memberikan uang tunai sebagai pengganti tempat penampungan pemukiman baru dan tunjangan kehilangan pendapatan selama enam bulan. Menurut Sofyan, pemerintah sebenarnya sudah menyelesaikan biaya ganti rugi bagi mereka yang memiliki hak relokasi sejak tempo dulu. Namun, karena proyek itu mangkrak begitu lama, mereka batal pindah dan terus berketurunan di sana.

"Mereka mengira proyeknya tidak jadi," ucap Sofyan.

Pemerintah juga menanggung biaya ganti rugi bagi penduduk yang tiba-tiba datang dan mematok biaya ganti rugi. Jumlahnya mencapai 6.410 KK. Setiap KK akan mendapat Rp 29,3 juta. Untuk warga kategori ini, pemerintah juga memberikan dana pembongkaran rumah, mobilisasi, jaminan hidup, dan sewa rumah. Jika ditotal seluruhnya, maka anggaran yang akan dikuburkan pemerintah mulai 26 Juni mencapai Rp 741 miliar. (Baca Jokowi Minta Pembebasan Lahan Waduk Jatigede Segera Diselesaikan)

Saat ini, proyek fisik Waduk Jatigede sudah mencapai 99,76 persen. Pemerintah akan mulai mengairi waduk tersebut pada 1 Agustus.