Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI AL Segera Hidupkan Kembali Skuadron yang Ditakuti di Era '60-an

Kompas.com - 17/06/2015, 15:31 WIB
SURABAYA, KOMPAS.com- Skuadron Udara 100 TNI AL yang berintikan helikopter anti-kapal selam yang pernah begitu ditakuti lawan pada dasawarsa '60-an, akan dihidupkan kembali. Skuadron 100 ini akan menjadi tulang punggung kekuatan TNI AL dalam operasi di laut. 
 
Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Ade Supandi, di Surabaya, Rabu, mengatakan, "Langkah awal menghidupkan kembali Skuadron 100 yang sempat dimiliki TNI pada '60-an itu dengan 11 unit helikopter yang akan diterima secara bertahap pada tahun ini."
 
Pada dasawarsa '70-an, skuadron helikopter TNI AL pernah diperkuat jajaran helikopter WASP buatan Inggris. Walau sama-sama memakai helikopter, namun skuadron helikopter TNI AL dan TNI AU memiliki beberapa perbedaan doktrin dan misi operasi. 
 
Salah satunya adalah manuver pendaratan dan lepas landas dari geladak pendaratan (helipad) di kapal perang yang bergerak alias berlayar di laut pada berbagai skenario cuaca, misi, dan persenjataan.  
 
Ini satu kemahiran utama yang sangat dipersyaratkan bagi penerbang-penerbang helikopter TNI AL, yang tidak diperlukan bagi penerbang helikopter di skuadron udara TNI AU. 
 
KSAL ada di Surabaya untuk menerima brevet penerbang dari Pusat Penerbangan TNI AL. Laksamana Ade Supandi juga diangkat menjadi warga kehormatan satuan itu oleh Komandan Pusat Penerbangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI Sigit Setiyanta.

Penyematan brevet itu puncak rangkaian HUT Ke-59 Pusat Penerbangan TNI AL (1956-2015). Ritual pemberian brevet diawali dengan penerbangan Supandi dalam helikopter Bell-412 bernomor registrasi HU-420, yang dipiloti Mayor Pelaut Triwibowo.

Penerbangan kehormatan itu selama 28 menit di ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Saat mendarat, dua helikopter latih Bonanza mendampingi. Setelah mendarat, barulah Setiyanta menyematkan brevet itu di dada kanan seragam Supandi. 

 
"Ke-11 helikopter itu penting, karena Skuadron 100 itu sempat dilebur dengan skuadron lain karena tidak memiliki pesawat. Kami ingin memiliki kekuatan tempur yang lengkap dengan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT)," kata Supandi.

SSAT dalam doktrin peperangan TNI AL memiliki empat komponen, yakni kapal perang, pesawat udara, pasukan pendarat/pendudukan (Korps Marinir TNI AL), dan pangkalan. "Dengan menjadi warga kehormatan, saya memiliki kewajiban untuk memberi perhatian kepada Pusat Penerbangan TNI AL," kata dia.


"Selain membangun kekuatan, kami juga berencana melakukan validasi organisasi baru yang sudah disetujui pemerintah adalah pembentukan Komando Armada Indonesia yang berpusat di Surabaya," ujarnya.

Koarmada Armada Indonesia di Surabaya itu membawahkan tiga komando, yaitu Komando Armada Indonesia Kawasan Barat TNI AL, Komando Armada Indonesia Kawasan Tengah TNI AL, dan Komando Armada Indonesia Kawasan Timur TNI AL. 

 
"Komando Armada Indonesia juga akan membawahkan 14 pangkalan utama TNI AL dan tiga pasukan Marinir TNI AL," katanya. Sejauh ini ada 11 pangkalan utama TNI AL yang akan ditambah Pangkalan Utama TNI AL Pontianak, Pangkalan Utama TNI AL Tarakan, dan Pangkalan Utama TNI AL Sorong. 
 
Khusus Pangkalan Utama TNI AL Tarakan, dinilai sangat penting karena menjadi titik fokus pengamanan perairan Blok Ambalat, yang pernah diributkan Malaysia sebagai milik sah mereka. 
 
Semua satuan itu dipimpin seorang laksamana pertama TNI AL.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com