Waktu Tunggu Kontainer di Tanjung Priok Lambat, Jokowi Cecar Petugas

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik masih lamanya dwelling time (waktu tunggu kontainer) di Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (17/6/2015). Kegeraman Jokowi itu diluapkan kepada para petugas di lapangan saat melakukan kunjungan ke pelabuhan utama di Ibu Kota tersebut.

"Jadi yang menyebabkan paling lama itu instansinya apa?" kata Jokowi di ruang Kantor Pelayanan Terpadu.

"Kadang-kadang bukan instansinya, Pak, tapi pengusahanya. Harusnya mereka tahu kalau bawa barang berbahaya harusnya izin," ujar salah seorang pejabat pelabuhan.

Tak puas dengan jawaban itu, Jokowi kembali mengulang pertanyaan dengan lebih rinci.

"Siapa yang paling lama instansi urusan izin. Pasti ada yang paling lama, enggak percaya saya," ucap dia.

Meski Jokowi sudah terlihat kesal, petugas itu masih juga merahasiakan oknum yang memperlambat itu. Dia masih menyalahkan pengusaha yang lambat dalam mengurus perizinan, apalagi barang yang dibawa adalah barang berbahaya.

"Itu yang kasus. Yang rutin biasa barang-barang umum, pasti ada yang paling lama urus, di sebelah mana. Dibuka saja," ujar Jokowi.

"Top five yang nomor 3," ujar petugas itu.

"Instansi mana?" Jokowi kembali mencecar. Namun, pertanyaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak juga dijawab.

"Siapa instansi yang paling lama ekspor-impor ini, pasti ada. Sekarang pertanyaan kembali lagi, siapa? Buka saja siapa, kita perbaiki. Saya mengerti saya. Jadi 28 hari, siapa yang membuat paling lama?" ujar Jokowi tak sabar.

"Itu bisa ada 30 hari, ada 35 hari," kata petugas itu, tetap tak menjawab pertanyaan Jokowi.

Kesal mendapat jawaban yang sama terus menerus, Jokowi pun meminta kepada anak buahnya untuk tidak hanya melaporkan hal-hal yang baik saja kepadanya.

"Jangan bilang semua bagus, nyatanya negara kita masih jauh kok. Siapa? Bea cukai apa Perdagangan? Siapa, saya tanya," ucap Jokowi.

Saat ini, dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok mencapai 5,5 hari. Padahal, pemerintah menargetkan 4,7 hari untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain dalam mempersiapkan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).