Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutiyoso Dikhawatirkan Jadi Alat Politik Jokowi

Kompas.com - 15/06/2015, 15:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Direktur Imparsial Al Araf khawatir bahwa Sutiyoso akan menjadi alat politik bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla setelah nantinya menjabat sebagai kepala Badan Intelijen Negara. Sebab, Sutiyoso adalah Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, parpol pendukung Jokowi-JK.

Langkah Sutiyoso yang akan mundur dari jabatannya setelah dilantik sebagai kepala BIN diyakini tak akan mengubah banyak hal.

"Bang Yos sebagai ketua umum parpol pendukung Jokowi dan juga pernah menjadi gubernur, sulit lepas dari bias politik," kata Al Araf dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2015).

Al Araf menjelaskan, dalam menjalankan tugasnya, kepala BIN memang harus loyal kepada presiden dan pemerintahan. Namun, loyalitas itu jangan sampai disalahartikan dengan mendukung politik rezim dan kekuasaan. (Baca: Kepala BIN Anggap Sutiyoso Tepat Jadi Penggantinya)

"Kepala BIN harus netral secara politik. Dia harus bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara, bukan untuk rezim," ucap dia.

Oleh karena itu, lanjut Al Araf, tantangan Sutiyoso ke depan adalah melepaskan diri dari bias dan kepentingan politik tersebut. (Baca: Sutiyoso: Pilih Kepala BIN yang Tua tetapi Sehat, atau Muda tetapi Loyo?)

"Ini hal yang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa," ujarnya.

Sutiyoso sebelumnya menanggapi santai kontroversi penunjukan dirinya sebagai calon kepala BIN. (Baca: Jadi Kontroversi, Sutiyoso Menganggap Itu Sudah Biasa)

"Sudah biasalah itu. Kita tanggapi dengan optimisme saja," ujar Sutiyoso saat ditemui seusai hadir dalam acara resepsi Gibran-Selvi, Kamis (11/6/2015) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Nasional
Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Nasional
Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Menteri Iklim Norwegia di Istana, Bahas Masalah Sawit hingga Aksi Iklim

Jokowi Terima Kunjungan Menteri Iklim Norwegia di Istana, Bahas Masalah Sawit hingga Aksi Iklim

Nasional
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Diisi Petinggi Gerindra, Dasco: Itu Hak Presiden Terpilih

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Diisi Petinggi Gerindra, Dasco: Itu Hak Presiden Terpilih

Nasional
Pertiwi Pertamina Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan dan Kesejahteraan Holistik Pekerja Pertamina

Pertiwi Pertamina Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan dan Kesejahteraan Holistik Pekerja Pertamina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com