Kepada Sutiyoso, TB Hasanuddin Akan Klarifikasi soal Penyerangan Kantor PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, akan mengklarifikasi kasus penyerangan Kantor DPP PDI-P pada 27 Juli 1996 kepada calon kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR.

Menurut dia, mantan Pangdam Jaya itu harus mengklarifikasi langsung apakah dia terlibat atau tidak dalam peristiwa yang dikenal dengan "Kudatuli" tersebut.

"Saya juga akan mengingatkan agar sistem-sistem seperti yang dilakukan pada saat Kudatuli itu tidak digunakan lagi," kata Hasanuddin saat dihubungi, Jumat (12/6/2015).

Hasanuddin menjelaskan, terlepas dari pro-kontranya, pemilihan kepala BIN adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Dia meyakini Presiden memiliki pertimbangan sendiri dalam memilih Sutiyoso.

Namun, DPR tetap memiliki hak untuk menelusuri latar belakang setiap calon yang diajukan.

"Sistem seperti Kudatuli itu sudah ditinggalkan," ujar anggota Komisi I DPR itu.

Selain mengenai rekam jejak, Hasanuddin juga mengaku akan bertanya mengenai sistem mekanisme intelijen yang nantinya akan diterapkan Sutiyoso. Sebab, sistem intelijen yang diterapkan BIN saat ini sudah berbeda dengan sistem terdahulu.

"Sekarang bukan lagi eksekutor," ujar Hasanuddin.

Komisi I DPR akan akan lebih dulu menelusuri rekam jejak Sutiyoso dan calon panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Komisi I akan melibatkan Komnas HAM dan KPK. (Baca: Komisi I Gandeng KPK-Komnas HAM Telusuri Rekam Jejak Gatot dan Sutiyoso)

Jokowi mengaku sudah memperhatikan rekam jejak Sutiyoso yang memiliki latar belakang di dunia intelijen dan militer. Dia berharap DPR tidak mempersulit pencalonan Sutiyoso. (Baca: Jokowi Pilih Sutiyoso sebagai Calon Kepala BIN, Ini Alasannya)