Komisi I Gandeng KPK-Komnas HAM Telusuri Rekam Jejak Gatot dan Sutiyoso

Kompas.com - 11/06/2015, 13:36 WIB
Presiden Joko Widodo bersama Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo di sela-sela acara peletakan batu pertama RS Moh. Ridwan Meureuksa, Rabu (13/5/2015). KOMPAS.com/Sabrina AsrilPresiden Joko Widodo bersama Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo di sela-sela acara peletakan batu pertama RS Moh. Ridwan Meureuksa, Rabu (13/5/2015).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi I DPR akan segera menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan calon kepala Badan Intelijen Negara Letjen (Purn) Sutiyoso. Sebelum menggelar uji kepatutan dan kelayakan, Komisi I akan lebih dulu menelusuri rekam jejak keduanya.

"Kita bentuk tim klarifikasi yang terdiri dari Komnas HAM dan KPK untuk melakukan pengecekan," kata anggota Komisi I DPR, Syaifullah Tamliha, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2015).

Tamliha menjelaskan, Komnas HAM nantinya akan memeriksa rekam jejak Gatot dan Sutiyoso terkait masalah HAM sepanjang mereka berkarier di militer. Khusus Sutiyoso, Komisi I akan meminta klarifikasi terkait peristiwa penyerangan Kantor DPP PDI-P pada 27 Juli 1996.

Sebab, Sutiyoso yang saat itu menjabat sebagai Pangdam Jaya dianggap sejumlah pihak terlibat atas serangan tersebut. (Baca: Kontras: Penunjukan Sutiyoso Jadi Calon Kepala BIN Sekadar Balas Budi)

Bahkan, pasca-ditunjuknya Sutiyoso sebagai calon kepala BIN, politisi PDI-P seperti Tubagus Hasanuddin kembali mempermasalahkan Sutiyoso. (Baca: Hasanuddin: Setahu Saya Sutiyoso yang Serbu Kantor PDI-P)

"Nanti perlu diklarifikasi apakah ada pengaduan masyarakat kepada Komnas HAM terkait peristiwa itu," ujarnya.

Adapun KPK, kata Tamliha, akan diminta klarifikasi mengenai harta kekayaan Gatot dan Sutiyoso. Harus dipastikan kedua calon ini bersih dari korupsi. (Baca: Jokowi: Saya Gunakan Kewenangan sebagai Panglima Tertinggi)

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita lihat nanti kapan terakhir kali mereka melaporkan harta kekayaan. Wajar atau tidak laporannya," ucap Tamliha.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan tersebut menargetkan, uji kepatutan dan kelayakan ini akan selesai sebelum penutupan masa sidang keempat ini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Nasional
Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Nasional
Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Nasional
Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X