"Kementerian Sosial dan Kementerian Agama Belum Optimal dalam Deradikalisasi"

AMBON, KOMPAS.com - Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Azyumardi Azra mengatakan, Kementerian Sosial dan Kementerian Agama sejauh ini belum maksimal mendukung upaya deradikalisasi guna menangkal berbagai pengaruh gerakan idiologi kekerasan yang muncul saat ini.

“Kementerian Sosial dan Kementerian Agama belum memiliki kepedulian dan peran untuk mendukung upaya deradikalisasi,” kata Azyumardi saat menyampaikan materiya dalam seminar nasional yang membahas isu radikalisme agama di Ambon, Kamis (11/6/2015).

Dia mengungkapkan, upaya deradikalisasi sejauh ini hanya masih dilakukan oleh pihak tertentu. Padahal, menurut dia, peran negara jauh lebih penting. Dia mencontohkan pembinaan terhadap para mantan terpidana terorisme misalnya, sejauh ini hanya ditangani oleh BNPT.

”Misalnya pemberian modal usaha bagi mantan teroris, tidak melalui Kementerian Sosial begitupun Kementerian Agama. Jadi memang peran mereka untuk mendukung deradikalisasi belum maksimal,” ucap Azyumardi.

Saat memaparkan makalanya di hadapan ratusan peserta yang hadir, Azyumardi mengungkapkan, radikalisme agama, anarkisme atau kekerasan bernuansa agama, cenderung terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia.

Menurut dia, radikalisme agama yang mengarah pada konflik kekerasan bernuansa agama harusnya dapat dicegah. Sayangnya, meski banyak kelompok berhaluan radikal telah dimusnahkan, namun masih saja bermunculan kelompok-kelomok baru.

Peningkatan radikalisme agama, dituturkan Azyumardi, banyak berakar dari kenyataan kian merebaknya berbagai penafsiran pemahaman dan aliran yang berbeda dalam sebuah pandangan keagamaan. Dalam Islam, kata dia, adanya paham tersebut karena munculnya pemahaman ajaran agama yang sempit dan sepotong-sepeotong sehingga tidak memberikan ruang kompromi kepada kelompok lainnya.

“Kelompok umat muslim yang berpaham seperti ini, yaitu golongan Khawarij. Golongan ini sudah muncul sejak masa Khulafaur Rasyidin. Mereka itu sangat radikal dan melakukan banyak pembunuhan dan aksi kekerasan lain terhadap pemimpin muslim yang telah mereka nyatakan sebagai kafir,” ucapnya.

Untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme agama itu terus tumbuh sumbur, Azyumardi mengatakan peran pemerintah, aparat penegak hukum dan semua pihak sangatlah dibutuhkan, termasuk keluarga dunia pendidikan dan dan lembaga keagamaan.

“Semua harus berperan aktif dalam mendukung upaya deradikalisasi terhadap berbagai paham kekrasan yang bermunculan,” ujarnya.

Sementara Direktur ARMC IAIN Ambon, DR Abidin Wakano mengatakan, fenomena radikalisme yang melahirkan aksi kekerasan atas nama agama harus dapat dicegah dan dicari solusinya dengan cara yang radikal pula.

“Solusinya harus dilakukan secara radikal, karena radikalisme agama ini sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa. Dan apa yang kami lakukan saat ini adalah salah satunya,” ujarnya.

Untuk menangkal paham radikalisme agama di Maluku, kata Abidin, pihaknya selama ini intens menggelar berbagai seminar dan juga kegiatan yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya saling menghormati.

“Kita juga lakukan kegiatan live in, menghidupkan kembali budaya pela gandong di sekolah-sekolah, menggelar workshop antar agama. Itu semua diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat,” ujarnya.