Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Said Aqil: Pimpinan Baru KPK Harus Bisa Bongkar Kasus Besar

Kompas.com - 09/06/2015, 21:35 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Said Aqil Siradj berharap Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) dapat menjaring calon komisioner KPK yang berintegritas dan memenuhi harapan masyarakat. Ia berharap pimpinan baru KPK mampu dan berani mengungkap kasus korupsi besar di Indonesia.

Said Aqil menjelaskan, harapannya itu berkaitan dengan fakta bahwa masih banyak kasus dugaan korupsi berskala besar yang belum terungkap hingga saat ini. Secara tegas, ia menyebut kasus BLBI dan skandal Century sebagai pekerjaan rumah KPK yang belum terselesaikan.

"Kasus-kasus besar, kakap, tidak kunjung ada beritanya. Kalau tidak nyentuh yang besar-besar, sudah ada polisi dan kejaksaan. Kita harap keberadaan KPK bisa membuat gebrakan besar," kata Said Aqil, saat bertemu Pansel KPK di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (9/6/2015).

Lebih memprihatinkan, kata Said Aqil, bahwa keberadaan mafia minyak dan mafia pangan yang masih leluasa menjalankan praktik gelapnya. Dalam posisi ini, KPK ia minta untuk masuk dan membongkar kejahatan tersebut.

"Yang namanya kartel bahan pokok, BBM, kapan itu bisa ditindak? Aparatnya ada, KPK," ucapnya.

Meski demikian, Said Aqil memahami bahwa tidak optimalnya kinerja KPK bukan seluruhnya karena kesalahan pimpinannya. Dengan alasan itu, ia berharap keberadaan penyidik dan penyelidik di KPK diperkuat dari sisi rekrutmen dan pengembangannya.

"Kadang-kadang kita bukan soal komisioner KPK-nya, tapi para penyidik dari kepolisian, kejaksaan, yang semua kita tahulah," ujar Said Aqil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dirut Jasa Raharja Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan PKB Indonesia

Dirut Jasa Raharja Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan PKB Indonesia

Nasional
Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Nasional
Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Nasional
Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi 'Online', Yang Bermain Kena Sanksi

Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi "Online", Yang Bermain Kena Sanksi

Nasional
Ambulans Disetop Karena Rombongan Jokowi Lewat, Istana Minta Maaf

Ambulans Disetop Karena Rombongan Jokowi Lewat, Istana Minta Maaf

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Helfi Assegaf Jadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

Mutasi Polri, Brigjen Helfi Assegaf Jadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

Nasional
Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Nasional
Kantor Presiden di IKN Bisa Digunakan Jokowi Pada Juli

Kantor Presiden di IKN Bisa Digunakan Jokowi Pada Juli

Nasional
Data di 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN, Hanya 44 yang Punya 'Back Up'

Data di 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN, Hanya 44 yang Punya "Back Up"

Nasional
Bansos Presiden Pun Dikorupsi, Negara Rugi Rp 125 M

Bansos Presiden Pun Dikorupsi, Negara Rugi Rp 125 M

Nasional
Saat PPATK Ungkap 1.000 Lebih Anggota Dewan Main Judi Online

Saat PPATK Ungkap 1.000 Lebih Anggota Dewan Main Judi Online

Nasional
Hari Ini, Emirsyah Satar Jalani Sidang Tuntutan Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Hari Ini, Emirsyah Satar Jalani Sidang Tuntutan Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Nasional
Hari Ini, Sosok yang Ancam 'Buldozer' Kemenkominfo Jalani Sidang Vonis Perkara BTS 4G

Hari Ini, Sosok yang Ancam "Buldozer" Kemenkominfo Jalani Sidang Vonis Perkara BTS 4G

Nasional
Pakar IT Sebut Pemblokiran Tak Efektif Tuntaskan Persoalan Judi Online

Pakar IT Sebut Pemblokiran Tak Efektif Tuntaskan Persoalan Judi Online

Nasional
Basmi Judi Online: Urgen Penindakan, Bukan Pencegahan

Basmi Judi Online: Urgen Penindakan, Bukan Pencegahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com