"Kinerja Pemerintah Buruk, Jokowi Hadapi Perjudian yang Berbahaya"

JAKARTA, KOMPAS.com — Memasuki bulan kedelapan era pemerintahannya, Presiden Joko Widodo dan menteri dalam Kabinet Kerja dianggap menghadapi perjudian yang cukup berbahaya. Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Bambang Soesatyo.

Menurut dia, naiknya harga kebutuhan pokok benar-benar menjadi ujian bagi daya tahan rakyat. Menurut dia, kenaikan itu disebabkan kebijakan politik ekonomi Jokowi yang menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Perjudian lain yang dihadapi Jokowi terkait dengan kompetensi dan kapabilitas pemerintahannya. Penghapusan subsidi BBM menyebabkan anjloknya daya beli rakyat. Konsekuensinya, konsumsi dalam negeri merosot. Kinerja sektor swasta pun melemah. Pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai terjadi di mana-mana," kata Bambang lewat pesan singkat, Minggu (7/6/2015), seperti dikutip Tribunnews.com.

Selain itu, kata Bambang, kinerja pemerintah terbilang buruk. Hingga pekan pertama Juni 2015, penyerapan anggaran diperkirakan baru 18 persen.

"Kalau penyerapan anggaran hingga akhir tahun jauh dari persentase ideal, Presiden Jokowi dan Kabinet Kerja akan dinilai tidak kompeten dan tidak kapabel," katanya.

Anggota Komisi III DPR itu menambahkan, melemahnya rupiah terhadap dollar AS serta buruknya kinerja swasta dan pemerintah dapat dilihat sebagai benih krisis ekonomi.

"Benih krisis itu mulai dirasakan langsung oleh hampir semua elemen rakyat; ibu rumah tangga, pengusaha kecil, maupun para manajer serta para bos besar dari perusahaan-perusahaan terkemuka," katanya.

Bambang mengingatkan, Jokowi pernah menegaskan bahwa setiap perubahan besar memang menyakitkan, bahkan seperti menelan pil pahit. Jokowi ingin mengajak rakyat melalui masa-masa sulit karena perubahan besar yang dicanangkannya.

Namun, dengan harga kebutuhan pokok yang semakin mahal, menurut Bambang, beban rakyat jelas menjadi sangat berat. Rakyat mungkin tidak mampu lagi untuk memenuhi ajakan Jokowi melalui masa-masa sulit sekarang ini.

"Maka, patut bagi Presiden untuk waspada manakala daya tahan rakyat tak mampu lagi memberi toleransi," ujarnya sambil berharap keadaan bisa bertambah baik ke depannya.