Islah Tercapai, Aburizal Doakan Agung Jadi Ketua Umum Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie mendoakan Agung Laksono terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Hal itu diungkapkan Aburizal dalam acara penandatanganan kesepakatan menghadapi pemilihan kepala daerah serentak di hadapan sejumlah pengurus Golkar dan tokos senior Golkar, Jusuf Kalla, Sabtu (30/5/2015).

"Saya ikut mendoakan agar Pak Agung terpilih menjadi ketua umum partai yang kesepuluh," kata Aburizal.

Pernyataan Aburizal itu menambah suasana hangat dalam acara tersebut. Acara penandatanganan kesepakatan antara dua kubu Golkar digelar di sebuah ruangan semi-terbuka di halaman rumah dinas Jusuf Kalla. Aburizal melontarkan dukungannya tersebut setelah mendengar kata sambutan yang disampaikan Agung.

Dalam kesempatan itu, Agung menyebut dirinya sebagai ketua umum kesepuluh Golkar setelah Jusuf Kalla sebagai ketua umum kedelapan dan Aburizal sebagai ketua umum kesembilan.

Pemilihan ketua umum Golkar akan digelar dalam Musyawarah Nasional Golkar tahun 2016. Pelaksanaan munas itu merupakan keputusan Mahkamah Partai Golkar.

Aburizal dan Agung juga sama-sama memberikan apresiasi pada Kalla yang berinisiatif mencari jalan tengah agar perselisihan kepengurusan Golkar tidak mengganggu keikutsertaan dalam pilkada serentak. Keduanya juga berharap kesepakatan menghadapi pilkada ini menjadi jalan terang dalam mencapai islah kepengurusan.

Atas peran serta Kalla, Aburizal dan Agung menandatangani kesepakatan yang disebut dengan islah khusus demi menjamin keikutsertaan Golkar dalam pilkada serentak yang digelar akhir tahun ini. Penandatanganan dilakukan di kediaman Jusuf Kalla. (Baca Demi Pilkada, Golkar Resmi Islah)

Kesepakatan itu meliputi persetujuan kedua pihak untuk mendahulukan kepentingan Partai Golkar ke depan sehingga dapat mengusung calon dalam pilkada serentak. Kedua kubu juga sepakat membentuk tim penjaringan bersama di daerah, memilih calon yang akan diusung dalam pilkada serentak sesuai dengan kriteria yang disepakati, dan menyerahkan proses pendaftaran calon kepala daerah pada pada kepengurusan Golkar yang diakui Komisi Pemilihan Umum.