Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Widjojanto Membandingkan Tiga Kekalahan KPK dalam Praperadilan

Kompas.com - 30/05/2015, 06:19 WIB
Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere

Penulis

KUPANG, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif, Bambang Widjojanto, mengatakan bahwa tiga kali kekalahan KPK menghadapi gugatan praperadilan sebagai bentuk pembelajaran.

“Kalau mereka (pihak yang mengajukan praperadilan) menangkan 100 lebih praperadilan baru dikatakan luar biasa. Namun, jika hanya tiga saja itu dipakai sebagai pembelajaran saja. Dan saya pikir hal itu sedang dikaji lebih jauh,” kata Bambang saat hadir sebagai pembicara dalam diskusi publik nasional, dengan tema korupsi, kriminalisasi dan reformasi kepolisian, yang berlangsung di Aula Universitas Katolik (Unika) Widya Mandira Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (29/5/2015).

Sebenarnya kata Bambang, KPK masih bisa melakukan langkah atau upaya hukum. Kalau dikaji lebih jauh, bentuk praperadilan ketiganya itu berbeda satu sama lain.

“Yang pertama kasus Budi Gunawan (BG). BG bukan subyek hukum yang sesuai dengan undang-undang KPK, yang bukan berarti BG tidak melakukan tindakan pidana, sehingga akhirnya KPK menyerahkan kepada Kejaksaan Agung,” kata Bambang.

Kemudian yang kedua, lanjut Bambang, terkait kasus mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Dalam kasus ini persoalan terpadat bukan pada subyek hukum, tetapi alat bukti yang kurang. Padahal menurut KPK alat buktinya kuat, karena itu harus dilakukan peninjauan kembali (PK).

“Sementara itu praperadilan yang dilakukan Hadi Purnomo itu beda lagi. Karena tidak berkaitan dengan alat bukti dan subyek hukum, tetapi berkaitan dengan penyidik. Ketiganya itu beda menurut argumen yang dibangun oleh hakim,” ucap bambang.

Namun di sisi lain kata Bambang, jika Hadi Purnomo mempersoalkan penyidik, maka ada keputusan praperadilan lain yang mengatakan penyidik KPK berwenang.

Menurut Bambang, yang namanya penyidik di KPK itu international based practice, sebagian besar adalah non kepolisian karena perkembangan modus operandi kejahatan luar biasa dashyatnya. Sehingga diperlukan keahlian dari berbagai profesi lainnya seperti akuntan, perbangkan dan ahli pajak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com