Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidang Perdana Praperadilan, Novel Baswedan Sesalkan Kebohongan Polisi

Kompas.com - 29/05/2015, 12:54 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan penyidik KPK Novel Baswedan, Jumat (29/5/2015). Dalam sidang itu, Novel sempat curhat mengenai drama penangkapannya oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada 1 Mei 2015 lalu.

"Mengapa tengah malam? Telepon saja, saya akan datang," kata Novel saat membacakan pengantar gugatan permohonannya.

"Bukan hanya rumah yang selalu terbuka, handphone saya juga selalu tersedia dihubungi oleh siapa pun," ujarnya.

Novel menuturkan, pada 29 April 2015, ada salah seorang penyidik yang mengirim pesan singkat ke ponselnya. Penyidik itu menanyakan kondisi kabar serta keberadaannya saat ini. "Kabar baik, saya sedang tugas di Palembang," kata Novel tentang jawabannya saat itu.

Sebagai aparat penegak hukum, ujar Novel, dia selalu didoktrin untuk selalu menegakkan kebenaran bukan disebabkan faktor kebencian, dendam, atau mengejar popularitas. Penegakan hukum dilakukan dengan dasar hukum yang tepat, bukan alasan non-hukum.

Novel merasa miris dengan upaya penangkapannya. Bukan karena kebebasan yang ia miliki hilang, meski hanya dua hari. Bukan pula karena dia harus terpaksa meninggalkan anak serta istrinya. "Tapi, karena aparat negara yang tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat justru melakukan kebohongan demi kebohongan. Salah satunya kebohongan yang diucapkan Kabareskrim adalah saya memiliki empat rumah," ujarnya. (Baca Kabareskrim "Keukeuh" Novel Punya Empat Rumah)

Atas tudingan itu, Novel menyatakan telah membuat klarifikasi. Ia mengaku memiliki dua rumah. Yang pertama atas nama dirinya dan yang lain atas nama ibunya. Namun, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diserahkan ke KPK, kedua rumah itu diakui atas namanya.

"Karena Kabareskrim tetap yakin bahwa saya memiliki empat rumah, maka sekali lagi saya sampaikan bahwa silakan diambil dua rumah yang saya tidak merasa miliki," ujarnya. (Baca Novel Baswedan: Jika Rumah Saya Empat, Saya Berikan kepada yang Menemukan)

Novel menambahkan, pimpinan KPK telah memintanya untuk menahan diri. Namun, setelah membuat pertimbangan, ia akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan praperadilan dengan dua pertimbangan.

Alasan pertama, penangkapan dan penahanan merupakan wewenang penyidik yang berdasarkan pada KUHAP dan prosedur internal penyidik. Namun, menurut Novel, penyidik justru melakukan pelanggaran terhadap KUHAP dan prosedur internal mereka. Ia merasa mendapat kerugian, baik secara materiil maupun imateriil.

"Kedua, concern saya adalah kewibawaan lembaga penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Saya ingin menjadikan peristiwa penangkapan dan penahanan diri saya menjadi momentum untuk mengoreksi kinerja kepolisian sehingga menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kredibilitas kepolisian itu sendiri," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com