Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilih Jepang atau Tiongkok, Wapres Tekankan Kualitas Infrastruktur

Kompas.com - 28/05/2015, 20:50 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah RI belum memutuskan investor negara mana yang akan menggarap proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung-Surabaya. Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan, dalam menggarap proyek ini, Pemerintah fokus pada aspek kualitas.

"Nantilah semua, prinsipnya kan quality infrastructure (infrastruktur berkualitas), long term, jangka panjang," kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Pada hari ini, Kalla menerima Presiden Asosiasi Jepang Indonesia Yasuo Fukuda. Menurut Kalla, dalam pertemuan itu kedua belah pihak membahas upaya meningkatkan investasi dan perdagangan. Selain itu, dibicarakan pula mengenai proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung-Surabaya.

"Kita bicarakan itu tapi butuh waktu, coba ditanyakan ke Beliau," kata Kalla.

Fukuda menyampaikan bahwa pihaknya menyerahkan kepada Pemerintah RI keputusan dalam menentukan investor dari negara mana yang akan menggarap proyek kereta api cepat. Ia juga menyampaikan bahwa kedua belah pihak membahas upaya peningkatan kehidupan masyarakat.

"Jadi untuk perkembangan ekonomi jelas dengan manusia atau SDM (sumber daya alam), jadi kami telah diskusi dengan Wapres soal SDM untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Fukuda.

Jepang juga berharap hubungan kerja sama dengan Indonesia bisa terjalin lebih dalam. Pada April lalu, Pemerintah RI mendiskusikan dengan Tiongkok dan Jepang mengenai proyek kereta api cepat. Proyek ini sebelumnya menjadi "rebutan" antara kedua negara tersebut.

Ketika itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Pemerintah RI ingin melihat kesungguhan dari dua negara itu merealisasikan kereta api cepat dalam waktu lima tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com