Politisi Gerindra Ini Tak Setuju Pembangunan Gedung Baru DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo mengaku tidak setuju dengan rencana pembangunan gedung baru dan renovasi besar-besaran di kompleks parlemen. Dia merasa kompleks parlemen yang ada saat ini sudah cukup untuk menunjang kinerjanya sebagai anggota dewan.

"Kalau gedung ini bagi saya cukup, jelas saya pribadi masih menolak," kata Edhy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2015).

Edhy mengakui, saat ini Undang-Undang MPR, DPR , DPD dan DPRD mengatur ruangan setiap anggota dewan minimal berukuran 116 meter persegi karena bertambahnya jumlah staf dan tenaga ahli. Ukuran itu masih jauh dari ukuran ruangan saat ini yang hanya 16 meter persegi.

"Tapi saya tidak mau berdebat soal itu. Kalau saya sendiri tidak butuh ruangan yang terlalu besar," ucapnya.

Edhy saat ini mengaku akan melihat dulu secara detil kajian pembangunan gedung baru ini. Jika dilakukan secara berlebihan dengan anggaran yang besar, dia akan menolaknya.

"Dalam kondisi masyarakat sekarang ini negara susah. Kita ya harus merasakan juga. Harus menghemat juga," ucap Ketua Komisi IV ini.

Pembangunan ulang kompleks parlemen akan dilakukan melalui tujuh tahapan. Pada Kamis (21/5/2015) kemarin, pimpinan DPR sudah meresmikan tahapan pertama, yakni pembangunan alun-alun demokrasi.

Alun-alun ini akan menjadi ruang terbuka bagi publik untuk melakukan aksi demonstrasi dan menyuarakan aspirasinya. Selain alun-alun, nantinya akan dibangun museum, perpustakaan, pusat riset, hingga tambahan ruangan untuk anggota dewan.