UNHCR Minta Indonesia Juga Berbagi Tanggung Jawab Tangani Rohingya

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk berbagi tanggung jawab dengan pemerintah negara lain terkait pengungsi Rohingya. Pada Rabu (20/5/2015), perwakilan UNHCR, Thomas Vargas, menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta.

"Membantu kebutuhan darurat warga Malaka (pengungsi Rohingya) dan untuk suatu negara berbagi tanggung jawab, bagaimana mencari solusi terbaik untuk mereka. Itu pesan penting yang saya sampaikan pada beliau (Wapres)," kata Vargas seusai bertemu dengan Kalla.

Vargas juga berterima kasih atas kesediaan Indonesia membantu penyelesaian masalah pengungsi Rohingya ini. Menurut dia, hal yang terpenting dalam menyelesaikan masalah ini adalah adanya pembagian tanggung jawab antara negara-negara terkait.

UNHCR meminta negara yang terkait dengan pengungsi untuk menyediakan bantuan yang diperlukan mereka. Keselamatan pengungsi, kata dia, merupakan hal utama yang harus diperjuangkan. UNHCR juga menyampaikan kesediaannya untuk membantu pemerintah merawat para pengungsi Rohingya yang terdampar di wilayah Indonesia.

Menurut dia, para pengungsi Rohingya memerlukan perhatian dunia internasional. Apalagi, banyak anak-anak dan perempuan yang ada dalam rombongan pengungsi tersebut.

"Mereka memiliki kebutuhan khusus dan keberadaan UNHCR memang untuk mereka. Pemerintah juga perlu memberi peran dalam hal ini," ujar Vargas.

Mengenai opsi untuk memukimkan kembali (resettlement) para pengungsi Rohingya, Vargas menyampaikan bahwa kemungkinan itu bisa menjadi salah satu opsi. Namun, ia menambahkan bahwa negara-negara yang berkaitan harus bisa membantu kembali para pengungsi bersatu kembali dengan keluarganya.

"Di sini banyak anak-anak dan perempuan, penting untuk menyatukan mereka pada keluarganya. Ini penting dilakukan dan ini yang kami harapkan dilihat dunia internasional serta bisa ditangani secepatnya," ucap Vargas.

Sebelumnya, Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan semua opsi dalam mengatasi masalah pengungsi Rohingya. Salah satu opsi itu adalah menampung para pengungsi pada suatu pulau khusus di Indonesia. (Baca: Pemerintah Pertimbangkan Opsi Tampung Pengungsi Rohingya di Suatu Pulau)

Kalla menyampaikan bahwa Indonesia akan berupaya untuk membantu dan mencari jalan keluar atas masalah pengungsi Rohingya ini. Menurut Wapres, yang perlu dikedepankan dalam mengatasi masalah ini adalah sisi kemanusiaan.

Sebagai salah satu negara besar, menurut dia, Indonesia sedianya ikut membantu masalah kemanusiaan semacam ini.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebelumnya menegaskan bahwa persoalan Rohingya harus melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintahan negara asal, negara transit, dan negara tujuan. Namun, Indonesia hingga saat ini masih belum mendengar adanya komitmen dari Myanmar untuk bertanggung jawab atas persoalan Rohingya.

Retno menuturkan, Indonesia akan terus melobi Myanmar melalui pendekatan yang tidak menghakimi. Retno juga menyampaikan bahwa sikap pemerintah adalah mendorong upaya penyelesaian masalah imigran gelap yang menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai pintu masuk.