Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aktivis 98: Reformasi Telah Mati!

Kompas.com - 19/05/2015, 06:58 WIB

BANDARLAMPUNG, KOMPAS.com- "Reformasi telah mati, yang diwariskan tinggal kebebasan semu yang ternyata tidak mampu mengangkat hajat hidup rakyat banyak," ujar juru bicara Jaringan Aktivis '98 Lampung, Ricky Tamba, dalam pernyataan diterima di Bandarlampung, Selasa.

Ricky menuturkan, 17 tahun reformasi telah melahirkan kebebasan, tetapi gagal menuntaskan agenda perjuangan terpenting menyangkut kesejahteraan rakyat, seperti penyediaan kebutuhan pokok murah maupun pemenuhan pendidikan dan kesehatan dasar bagi seluruh warga negeri ini.

Selain itu, musuh utama perjuangan Gerakan Reformasi 1998 yakni korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), semakin merajalela.

"Harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi karena diserahkan ke mekanisme pasar, pendidikan dan kesehatan kunci peningkatan kemakmuran rakyat jadi komoditas mahal, produksi usaha rakyat seperti pertanian sangat dikendalikan mafia dan tengkulak." katanya pula.

Begitupula pengangguran dan kriminalitas meningkat hingga pedesaan.

Lebih dari 300 kepala daerah dan tiga ribuan anggota legislatif tersangkut kasus korupsi, dan kini ditiru banyak kepala desa yang juga korup, kondisi ini sangat memprihatinkan.

Ricky menegaskan, matinya reformasi disebabkan oleh dua hal pokok, yakni agresi neoliberalisme dan 'ngawurisme' yang menjangkiti mayoritas elite dan aktivis 1998 yang rela menjadi agen penjual bangsa.

"Bagaimana Indonesia akan maju kalau sumber daya potensial telah diserahkan kepada pihak asing melalui liberalisasi ekonomi-politik lewat amandemen UUD 1945 dan penerapan banyak undang-undang yang melegalisasi agresi kapitalisme internasional hingga pelosok daerah," katanyta.

"Bagaimana reformasi mau berhasil kalau mayoritas elite dan aktivis 1998 terjangkit 'ngawurisme', rela menjadi agen penjual bangsa, cuek dan masa bodoh terhadap nasib mayoritas rakyat miskin, hanya memikirkan perutnya sendiri," katanya lagi.

Ricky berharap, pemerintahan Jokowi-JK harus tegas berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai Nawacita, dan berani melawan berbagai kepentingan yang akan menghancurkan Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com