Menteri Yuddy: Penyerapan Anggaran Rendah karena Pejabatnya Malas

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengungkapkan bahwa tidak ada kaitannya antara rendahnya penyerapan anggaran dan persoalan kelembagaan. Menurut Yuddy, pergantian di lingkungan kementerian seharusnya tak memengaruhi proses pelaksanaan program pemerintah.

Dia menuding kalau penyerapan anggaran kementerian rendah, penyebabnya lebih pada kemalasan pejabat.

"Kerjakan saja, toh ada pengguna anggarannya, untuk menteri ada KPA (kuasa pengguna anggaran), bisa sekjen atau dirjen, ada PPK, ada satker. Jadi, mereka yang sudah duduk di situ mereka kan harusnya punya kewajiban untuk menjalankan kegiatan pemerintah," kata Yuddy di Istana Kepresidenan, Jumat (15/5/2015).

"Jadi ini bukan masalah administrasi, ini masalah psikologis. Malas, banyak pejabat yang malas untuk segera lakukan penyerapan anggaran," ucapnya.

Yuddy menjelaskan, kemalasan pejabat itu timbul lantaran adanya isu soal pergantian pejabat di kementerian. Mereka menunggu apakah akan diganti atau tidak sehingga tidak langsung bekerja. Padahal, menurut Yuddy, mereka seharusnya bekerja sesuai dengan tugasnya tanpa memikirkan soal pergantian yang merupakan kewenangan menteri.

Presiden Jokowi, sebut Yuddy, juga tak pernah menginstruksikan kepada menteri untuk merombak total pejabat di kementerian. Jokowi melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian/Lembaga hanya meminta proses seleksi pejabat baru dilakukan secara cepat.

"Jadi kalau menteri mau ganti pejabat, jangan lama-lama supaya cepat, supaya ada kepastian. Setelah diganti, dilantik, langsung bekerja sehingga enggak ada kaitan penyerapan anggaran dengan masalah organisasi, enggak ada," ujar dia.

Kekesalan Jokowi

Presiden Joko Widodo mengutarakan kekesalannya dalam rapat kabinet paripurna pada Rabu (13/5/2015) ini. Hal ini lantaran beberapa kementerian belum menyelesaikan masalah kelembagaannya. Akibatnya, sejumlah pelaksanaan program pemerintah tersendat.

"Sebelum masuk pada rencana kerja pemerintah tahun 2016, saya ingin memperingatkan kembali masalah yang berkaitan dengan organisasi dan kementerian. Hati-hati karena masalah kelembagaan ini rentetannya bisa masuk pada masalah pencairan anggaran," ujar Jokowi.

Apabila pencairan anggaran tersendat, menurut Jokowi, hal itu bisa memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ketiadaan proyek dapat menyebabkan perekonomian dalam negeri lesu. Jokowi mengaku sudah mengingatkan hal tersebut sejak bulan Januari.

"Tetapi, mungkin belum banyak yang punya feeling bahwa ini akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi, melemahnya ekonomi. Sehingga, sampai sekarang masih ada yang perpres kementeriannya belum saya tanda tangani. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6," ujar dia.