Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kunjungan Jokowi di Papua Nugini Hasilkan Kesepakatan Kerja Sama Perbatasan

Kompas.com - 14/05/2015, 01:21 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kunjungan Presiden Joko Widodo pada 11-12 Mei 2015, ke Papua Nugini menghasilkan beberapa kesepakatan kerja sama. Salah satu kesepakatan berupa kerja sama pembangunan perekonomian di kawasan perbatasan.

"Ada beberapa yang dicapai, tetapi salah satu fokus adalah untuk memajukan kerja sama masalah perbatasan dan pengembangan perekonomian di perbatasan," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir, Rabu (13/5/2015).

Menurut Arrmanatha, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Papua Nugni Peter O'neill sepakat untuk mengimplementasikan rencana aksi 2013 serta merealisasi dan mendorong berbagai nota kesepahaman yang disepakati tahun lalu.

Selain itu, Papua Nugini mendukung penuh keanggotaan Indonesia dalam Melanesian Spearhead Group (MSG), atau organisasi negara melanesia, karena secara geografis, Indonesia adalah bagian dari Melanesia. Hal lainnya yang juga dibahas adalah penanganan kejahatan lintas batas, masalah penyelundupan narkoba dan terorisme.

Kemudian, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman peningkatan sumber daya manusia untuk mengeksplorasi minyak dan energi, serta meningkatkan pendidikan dan pelatihan di bidang energi.

"Selain pertemuan bilateral, Presiden juga berbicara di hadapan 150 pengusaha di Papua Nugini. Perdagangan Papua Nugini dan Indonesia selama 2014 mencapai 206 juta dollar AS. Saat ini terdapat 1.200 tenaga kerja Indonesia di berbagai sektor," kata Arrmanatha.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com